MENADO - analisapost.com | Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan 3 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengambil sikap agar Mendorong pelibatan penyandang disabilitas secara bermakna melalui organisasi yang mewakilinya dalam dikeluarkan kebijakan terkait disabilitas di Provinsi Sulawesi Utara.
Hal ini tertuang saat DPP dan DPD Pertuni Sulut dan 3 OPD mengelar Pertemuan dan Diskusi Terfokus, Rabu (25/5/2022) di Hotel Novotel.
"Pada intinya kami Pertuni dan 3 OPD menyatakan kekecewaan kami karena kami tidak dilibatkan dalam pembahasan Perda No 8 Tahun 2021 yang sudah di sahkan oleh DPRD Provinsi." Ujar ketua umum DPP Pertuni Aria Indrawati.
"Kedepan kami akan kawal hal hal seperti ini karena yang tahu persis harapan dan kemajuan kaum Disabilitas itu adalah kami, Tiba tiba kami diundang pada sosialisasi bukan pada pembahasan, masih banyak yang belum dipahami oleh pemerintah Karena kami yang lebih tahu persis apa yang terjadi apa yang kami alami," jelasnya.
Indrawati memastikan usai Konsolidasi, pada Juli mendatang pihaknya akan kembali melakukan dialog dengan sejumlah Stakeholder.
Dalam Diskusi terfokus tersebut juga terungkap bahwa salah satu yang tidak di akomodir dalam Perda No 8 Tahun 2021 mengenai keluarga disabilitas, kemudian Kesetaraan, pasalnya Ketika Pihak Disabilitas mau audiensi dengan Pejabat, selalu pemerintah dengan cara Halus menolak dengan alasan langsung ke dinas terkait saja.
"Sangat terasa diskriminasinya bagi para Disabilitas, kami bukan untuk dikasihani tapi berikan kami kesempatan," Tegas Pdt. Renald Tanamal, STh selaku Perwakilan Komunitas Penyandang Disabilitas Fisik.
Selain itu juga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengkritisi tentang KDRT dan kekerasan Seksual terhadap kaum Disabilitas perempuan.
Hadir dalam Forum Diskusi terfokus tersebut Penyandang Disabilitas Tuna Rungu atau Gangguan Pendengaran, Gangguan Penglihatan, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Fisik. (angsatanamal)
Comments