Kembalikan Militer ke Barak Seruan Dalam Aksi Tolak UU TNI

SURABAYA - analisapost.com | Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa menggunakan pakaian hitam-hitam dan warga Surabaya turun ke jalan dalam aksi besar-besaran di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (24/3/25).

Ribuan massa dari mahasiswa turun ke jalan dalam aksi besar-besaran di depan Gedung Grahadi (Foto: Div)

Mereka menyerukan tuntutan "Kembalikan Militer ke Barak!" sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan.

Demonstrasi ini menuntut agar TNI dan Polri tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan tidak terlibat dalam pemerintahan.

Sekitar 300 mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut mendukung gerakan ini dan bergabung dengan lebih dari seribu warga Surabaya.

Presiden BEM ITS, Jinan Elvaretta, merupakan presiden BEM perempuan pertama di kampus tersebut, memimpin langsung aksi mahasiswa. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan meneriakkan tuntutan mereka, menyebabkan penutupan jalan di sekitar Grahadi.

"Kita butuh institusi militer dan kepolisian yang profesional, bukan yang bermain dalam urusan politik dan pemerintahan," ujar Jinan dalam orasinya.

Aksi yang berlangsung sejak pagi ini mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat. Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Gerakan ini merupakan bagian dari gelombang protes (Foto: Div)

Gerakan ini merupakan bagian dari gelombang protes yang semakin meluas di berbagai daerah. Massa menilai revisi UU TNI dapat membuka peluang militer kembali menguasai ranah sipil, yang dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi.

BEM SI Jawa Timur bersama elemen sipil lainnya turut serta dalam aksi ini. Sebelumnya, seruan aksi ramai beredar di media sosial, mengajak masyarakat untuk turun ke jalan hingga revisi UU TNI dicabut.

Adapun tuntutan utama dalam aksi ini meliputi:

• Menolak revisi UU TNI

• Menolak perluasan peran TNI di ranah sipil

• Menolak penambahan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, terutama di ranah siber

• Membubarkan komando teritorial

• Menarik seluruh militer dari tanah Papua

• Mengembalikan TNI ke barak

• Merevisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI

• Mencopot TNI aktif dari jabatan sipil

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan massa yang terus menyuarakan tuntutan mereka. (Dna/Che)

Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.