Komisi IV DPR RI Apresiasi Langkah Kementan Kendalikan PMK dan ASF

SURABAYA - analisapost.com | Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret Kementerian Pertanian dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan African Swine Fever (ASF) yang masih menjadi tantangan utama sektor peternakan nasional. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya, Jumat (4/7/2025).

Komisi IV DPR RI Apresiasi Langkah Kementan Kendalikan PMK dan ASF (Foto: Charles)

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Karantina Indonesia, serta pelaku usaha peternakan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target Indonesia bebas PMK pada tahun 2035. Strategi ini selaras dengan pendekatan Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

"Sejak 2022, pemerintah bergerak cepat menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen," ujar Agung.

Strategi vaksinasi yang kini memasuki Periode II pada Juli-September 2025 menargetkan wilayah berisiko tinggi, termasuk Pulau Jawa dan Lampung. Hingga akhir Juni, tersedia stok vaksin nasional sebanyak 15,4 juta dosis, baik dari produksi swasta maupun Pusvetma.

"Kami memastikan vaksin yang digunakan berkualitas, aman, dan mudah diakses peternak. Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping," imbuh Agung.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya kesinambungan pengendalian ASF yang memukul industri babi rakyat di berbagai daerah. Merespons hal itu, Kementan telah menerbitkan persetujuan penggunaan darurat vaksin ASF produksi Vietnam, berdasarkan hasil uji lapangan oleh Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB.

Untuk mendukung pengendalian berbasis komunitas, Kementan bersama FAO dan Pemerintah Korea Selatan menginisiasi pendekatan CABI (Community ASF Biosecurity Intervention) di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, hingga dukungan infrastruktur biosekuriti bagi peternak skala kecil.

"Program ini terbukti mengurangi kasus ASF secara signifikan. Bahkan beberapa peserta menjadi pemasok bibit ternak dan lebih dipercaya konsumen karena memiliki jaminan biosekuriti," ujar Agung.

Dalam kesempatan itu, Kementan juga menegaskan bahwa keberhasilan vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. "Tanpa keterlibatan daerah dan kesadaran peternak, mustahil kita mencapai Indonesia bebas PMK 2035," tutup Agung.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal alokasi anggaran dan regulasi untuk memperkuat sektor peternakan yang sehat dan berkelanjutan.(Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com