Mahasiswa UNUD Bangkit: Tolak UU TNI, Lawan Supremasi Militer!

DENPASAR - analisapost.com | Badan Eksekutif Mahasiswa dan Pemerintahan Mahasiswa (BEM-PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menggemakan seruan aksi menolak Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada 20 Maret 2025.

Flayer Mahasiswa UNUD Bangkit

Aksi ini akan digelar pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 15.00 WITA, di Lapangan Selatan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Bali.

Dalam pernyataan resminya, BEM-PM Unud menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang supremasi militer dalam pemerintahan. Pengesahan UU TNI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap supremasi sipil, yang telah diperjuangkan dengan darah para pejuang reformasi.

Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya melanggar asas proporsionalitas, tetapi juga membuka ruang bagi konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan hanya akan memperlemah supremasi sipil. Maka berdasarkan situasi yang sedang terjadi, kami mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali dan sekitarnya untuk menghadiri Aksi Tolak UU TNI,” tulis BEM-PM Unud melalui akun resmi Instagram.

Selain itu, dalam pernyataan sikap yang disampaikan melalui akun Instagram @bem_unud, mereka mengajak seluruh civitas akademika Universitas Udayana untuk turun aksi dan menyuarakan penolakan terhadap UU TNI.

"Kami Mahasiswa Universitas Udayana melihat dan memandang kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, salah satunya dengan disahkannya RUU TNI pada 20 Maret 2025. Oleh karena itu, kami Mahasiswa Universitas Udayana menyatakan sikap untuk turun aksi di hari Kamis, 27 Maret 2025,” tegas pernyataan tersebut.

Wiyasa sebagai narahubung Juga menyampaikan,"kemungkinan besar Universitas yang tergabung dalam Aliansi Bem Se-Bali Dewata Dwipa akan turun," jelasnya kepada awak media AnalisaPost Surabaya saat di konfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (26/3/25)

Seruan ini menggarisbawahi kekhawatiran mahasiswa terhadap kembalinya pengaruh militer dalam politik dan pemerintahan, yang mereka anggap sebagai ancaman bagi sistem demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersatu dalam menolak kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.(Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com