Menteri Lingkungan Hidup Pastikan Kesejahteraan Satwa di KBS
- analisapost
- 1 hari yang lalu
- 2 menit membaca
Diperbarui: 8 jam yang lalu
SURABAYA - analisapost.com | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, DR. Hanif Faisol Nurofiq S.Hut melakukan kunjungan kerja ke Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada Rabu Pagi (7/5/25).
Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung fasilitas dan standar pengelolaan satwa, khususnya spesies langka, guna memastikan kesehatannya tetap terjaga.
“Saya mendapat mandat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal sistem ekosistem di Indonesia. Ini menjadi titik penting dalam pemberdayaan dan pendayagunaan satwa,” ujarnya kepada awak media.
Hanif menambahkan bahwa tugas tersebut juga mencakup pengawalan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, ia menyebut kondisi satwa di KBS dalam keadaan baik. Menurutnya, secara visual hewan-hewan tampak sehat dan kandang mereka terjaga kebersihannya.
Ia juga mengingatkan pihak pengelola agar terus menjaga standar kesejahteraan satwa. “Kebun binatang bukan hanya tempat menampung dan memamerkan satwa, tetapi juga lembaga konservasi yang wajib menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati,” tegasnya.
Hanif mengapresiasi pengelolaan KBS yang kini berada di bawah Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS.
“Secara umum, saya melihat penanganan satwa di sini cukup baik dan terlihat sehat. Kami berterima kasih atas kerja keras tim pengelola,” katanya.
Meski demikian, ia menilai Indonesia masih belum memiliki standar teknis baku, seperti luas kandang dan kapasitas ideal jumlah hewan.
“Di luar negeri memang ada standarnya, tapi belum tentu cocok diterapkan di sini. Apalagi luas lahan KBS hanya sekitar 15 hektare. Hal ini perlu dibahas bersama Forum Pengelola Kebun Binatang se-Indonesia dan Taman Safari,” jelasnya.
Hanif juga menyoroti keberadaan satwa-satwa Indonesia yang kini berada di luar negeri, seperti komodo, orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Ia menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun program pemulangan satwa-satwa tersebut.
“Kita masih punya beberapa hewan yang berada di luar negeri dan belum mampu kita tarik kembali. Padahal mereka telah berkembang biak dan menghasilkan keuntungan di sana,” ucapnya.
Salah satu strategi yang akan digunakan adalah melalui Protokol Nagoya, yakni perjanjian internasional di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Protokol ini mengatur akses dan pembagian manfaat dari sumber daya genetik, serta memberi hak bagi negara pemilik untuk mengontrol penggunaannya.
“Kita wajib menerapkan Protokol Nagoya demi pelestarian satwa asli Indonesia. Ini sedang kami susun dan sudah kami ajukan sebagai rancangan Peraturan Presiden,” kata Hanif.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga menyinggung tantangan besar terhadap perlindungan satwa langka, terutama yang habitatnya berada di luar kawasan taman nasional.
“Contohnya Pesut Mahakam, populasinya kini diperkirakan tinggal di bawah 50 ekor akibat kerusakan habitat oleh aktivitas tambang batu bara,” ungkapnya.
"Demikian pula Badak Kalimantan, yang kini tersisa dua ekor. Satu sudah diamankan, namun satu lainnya berada di luar hutan lindung dan rawan punah,” tambahnya.
Hanif menegaskan bahwa perlindungan satwa tidak hanya melalui taman nasional (in-situ), tetapi juga lewat penangkaran atau konservasi ex-situ seperti KBS. Ia berharap pengelolaan kebun binatang ke depan semakin terstandar dan berkelanjutan
“Kami akan terus melakukan kontrol terhadap seluruh kebun binatang di Indonesia, agar tidak hanya pengelolanya yang sejahtera, tetapi juga para satwanya,” pungkasnya.
Dari pantauan awak media AnalisaPost, tampak Menteri beserta rombongan berkeliling ke beberapa kandang satwa dan berkesempatan memberi makan (feeding) gajah sebagai simbol dukungan terhadap upaya konservasi di KBS.(Che)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Comments