Mushola Ponpes Al Khoziny Ambruk: Di Mana Letak Kelalaian dan Siapa Bertanggung Jawab?

SIDOARJO - analisapost.com | Duka mendalam menyelimuti masyarakat Jawa Timur setelah bangunan mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, ambruk pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Bangunan mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, ambruk (Foto: Div)

Tragedi yang terjadi saat para santri tengah melaksanakan salat Ashar berjamaah itu menewaskan sedikitnya 67 orang dan melukai puluhan lainnya. Hingga kini, Polda Jawa Timur masih menyelidiki dugaan kelalaian dalam proses pembangunan pondok tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media AnalisaPost, saat kejadian di lantai atas bangunan tengah berlangsung proses pengecoran. Aktivitas itu berbarengan dengan pelaksanaan sholat berjamaah di lantai bawah. Tiba-tiba, struktur bangunan tak kuat menahan beban dan langsung ambruk.

"Bangunan itu belum selesai, tapi sudah digunakan untuk kegiatan ibadah. Saat pengecoran berlangsung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan semuanya runtuh begitu cepat,” ujar seorang warga Buduran yang berada di sekitar lokasi.

Dalam suasana panik, para santri yang berhasil selamat berlarian sambil meminta pertolongan. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi secara hati-hati karena dikhawatirkan bangunan di sekitarnya juga ikut roboh.

"Evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Struktur bangunan masih labil, jadi tidak bisa asal bongkar,” ujar seorang anggota tim SAR di lokasi kejadian.

Setelah sembilan hari pencarian intensif, operasi pencarian dan penyelamatan resmi ditutup pada Selasa (7/10/2025). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, sebanyak 67 jenazah berhasil ditemukan dari reruntuhan bangunan.

Meski evakuasi telah rampung, proses identifikasi korban masih berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Polda Jatim pun mendirikan posko Crisis Center di halaman rumah sakit untuk memfasilitasi keluarga korban yang menunggu hasil identifikasi dari Tim Disaster Victim Identification (DVI).

Psikolog PPT RS Bhayangkara Surabaya, Cita Juwita AR, S.Psi., M.Psi., mengatakan pihaknya telah menerima 48 dari total 67 kantong jenazah yang dikirim dari lokasi kejadian.

"Kami terus mendampingi keluarga korban secara psikologis, banyak di antara mereka yang masih menunggu kepastian identitas anaknya,” ujarnya kepada awak media AnalisaPost, Jumat (9/10/25).

Sementara itu, salah satu petugas front office RSUD Notopuro, Sidoarjo, menyebut dua korban masih menjalani perawatan, salah satunya Syahlendra Haikal (13) asal Probolinggo yang terpaksa harus diamputasi.

Pihak keluarga korban disebut enggan diwawancarai karena merasa lelah dan jenuh menghadapi banyaknya pertanyaan dari media.

Pasca-tragedi, muncul dugaan bahwa bangunan musala empat lantai tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Kondisi serupa memang kerap ditemukan di sejumlah pondok pesantren di Indonesia, di mana pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa perencanaan teknis yang matang.

Seorang aktivis pendidikan Islam di Sidoarjo menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan.

"Banyak ponpes berdiri tanpa perhitungan teknis yang jelas. Kalau soal ibadah kita serahkan pada takdir, tapi soal bangunan seharusnya diserahkan pada ahlinya,” ujarnya.

Di tengah duka, perdebatan publik mengenai tanggung jawab hukum atas tragedi ini mulai mencuat. Sebagian pihak menilai peristiwa tersebut sebagai takdir Tuhan, sementara sebagian orang tua santri memilih tidak menuntut pihak pesantren secara hukum.

Namun, jika terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur pembangunan, pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Tragedi Ponpes Al Khoziny menjadi salah satu bencana kemanusiaan paling mematikan tahun ini, dengan jumlah korban melebihi tragedi banjir bandang di Bali dan Poso. Ironisnya, hingga kini pihak pesantren belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah total santri yang tinggal dan menjadi korban.

Sikap tertutup tersebut memicu kekecewaan publik dan desakan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia, terutama yang masih dalam proses pembangunan tanpa izin resmi.

Meski reruntuhan bangunan telah dibersihkan, luka batin keluarga korban masih terasa mendalam. Banyak keluarga memilih tetap berada di posko Crisis Center, berharap segera mendapatkan kepastian identitas anak atau kerabat mereka.

Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa keselamatan tidak boleh dikorbankan atas nama keyakinan maupun efisiensi.(Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com