Suara Rakyat Dibungkam, Aktivis Ditangkap: Demokrasi Indonesia di Persimpangan

SURABAYA - analisapost.com |  Gelombang demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil sejak 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI meninggalkan jejak kelam. Aksi yang awalnya berlangsung damai untuk menuntut wakil rakyat menepati janji politik berujung bentrokan.

Gelombang demonstrasi besar-besaran, rakyat dibungkam, aktivis ditangkap (Foto: Charles)

Sedikitnya sembilan orang meninggal dunia. Hingga kini, belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa tersebut.

Kemarahan publik berangkat dari kondisi sosial-ekonomi yang kian menghimpit. Kesulitan mencari pekerjaan, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta kesenjangan sosial yang semakin lebar memperkuat alasan masyarakat turun ke jalan.

Ironisnya, para wakil rakyat yang diharapkan menjadi corong aspirasi publik justru terkesan bungkam. Aspirasi massa tak digubris, sementara kepentingan politik internal DPR dinilai lebih diutamakan.

Aktivis Jadi Tersangka

Ketegangan pasca aksi kian memanas setelah aparat kepolisian menangkap empat aktivis. Mereka adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen; Muzaffar Dalim; Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau; serta Syahdan.

Keempatnya dikenakan tuduhan penghasutan hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kalangan masyarakat sipil menilai tuduhan tersebut dipaksakan dan berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik.

"Ada pola kriminalisasi yang terus berulang setiap kali rakyat bersuara. Ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya menakut-nakuti,” ujar salah seorang aktivis kepada awak media AnalisaPost, Jumat (5/9/25).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi justru menghadapi ancaman nyata ketika aparat lebih sigap menangkap aktivis dibanding mengusut korban jiwa dalam aksi.

Menurutnya kondisi ini berbahaya bagi kualitas demokrasi. "Jika aspirasi publik dibalas dengan penangkapan, maka kita sedang berjalan mundur dari semangat reformasi," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, DPR RI belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan demonstran maupun penangkapan para aktivis. Pemerintah pun masih irit bicara. Sementara itu, keluarga korban meninggal menunggu kejelasan dan keadilan atas kehilangan yang mereka derita.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi negara, apakah memilih mendengarkan suara rakyat, atau terus melanggengkan praktik pembungkaman yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.(Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com