Denpasar Siap Uji Coba Bansos Digital, Aktivasi IKD Jadi Syarat Utama

DENPASAR - analisapost.com | Pelaksanaan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Denpasar, Bali, dinyatakan siap. Namun, uji coba belum dapat dilakukan karena masih menunggu pelatihan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Bali.

Pemerintah mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama penerima bansos guna meningkatkan akurasi dan transparansi data. (Ilustrasi: Tim AP)

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan awal, termasuk sosialisasi program dan penunjukan fasilitator di tingkat desa.

“Agen juga sudah siap. Saat ini sedang proses IKD dari Dinas Dukcapil untuk desil 1 sampai 5,” ujar Laxmy, Senin (4/5/26).

Ia menjelaskan, pelaksanaan uji coba masih menunggu pelatihan resmi. “Kami belum berani uji coba karena belum ada pelatihan. Rencananya minggu depan pelatihan akan dilaksanakan,” katanya.

Menurut Laxmy, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program ini. Setiap penerima bansos akan didampingi oleh agen saat proses aktivasi. Ia menilai penggunaan IKD dapat meningkatkan transparansi data penerima bantuan.

“Dengan IKD, data menjadi lebih transparan sehingga tidak ada manipulasi. Bisa saja yang sebelumnya masuk desil 5 berubah menjadi desil 6 karena pembaruan data,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan. Di antaranya adalah data warga yang belum diperbarui, seperti penduduk yang telah meninggal dunia namun belum diurus akta kematiannya, warga yang pindah domisili, hingga keterbatasan kepemilikan telepon pintar.

Baca juga: May Day 2026 di Bali Berlangsung Harmonis, Koster Tekankan Kolaborasi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, tercatat sebanyak 38.437 penduduk di 43 desa/kelurahan masuk kategori desil 1 hingga 5. Kepala Dinas Dukcapil Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, menyebutkan dari jumlah tersebut sebanyak 441 orang telah meninggal dunia.

“Sejauh ini, baru 1.332 penduduk atau sekitar 7 persen yang telah melakukan aktivasi IKD,” ujarnya.

Dengan memperhitungkan data warga yang telah meninggal, tersisa 35.129 penduduk yang menjadi target percepatan aktivasi IKD. Dari seluruh wilayah, baru satu desa yang mencapai capaian penuh.

“Baru Desa Peguyangan Kangin yang penduduk desil 1 sampai 5 sudah 100 persen melakukan aktivasi IKD,” kata Dewa Juli.

Ia menambahkan, pihaknya juga menemukan kendala berupa ketidaksesuaian alamat domisili.

“Sebanyak 153 orang tidak tinggal di alamat yang tercantum,” ujarnya. Selain itu, terdapat 941 penduduk yang belum memiliki telepon pintar.

Untuk mengatasi hal tersebut, petugas akan membantu proses aktivasi IKD bagi warga yang tidak memiliki perangkat. Dukcapil Denpasar juga telah melakukan aktivasi IKD terhadap 85 agen pendamping dari Dinas Sosial.

Guna mempercepat capaian, Dukcapil menerapkan strategi integrasi layanan. Setiap warga yang melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) akan langsung diarahkan untuk mengaktifkan IKD di lokasi pelayanan.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD.

Program digitalisasi bansos ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima serta memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.(*)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com