Masukan Saran Dan Solusi Asmipa Bagi Kepala Negara Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19

Diskusi pengurus Asmipa, jajaran penasehat dan ketua DPRD gresik “dampak covid 19 dan keprihatinan pelaku wisata yang sangat terpuruk kena imbas

Gersik, Analisa Post | Berangkat dari keprihatinan kondisi Bangsa dan Negara sekarang yang diterpa badai Pandemi Covid-19 dimana telah muncul varian baru seperti Delta dan Lambda yang jauh lebih ganas dari pendahulunya dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sudah tepat bila Pemerintah mengambil langkah PPKM. Sabtu (24/07/2021)

Hanya yang disayangkan langkah Pemerintah disini tidak diiringi solusi yang tepat sasaran sehingga akibatnya rakyat menjerit tidak kuat menahan tekanan PPKM dan beresiko terjadi benturan kepentingan antara lapar dan aturan.

"Kami ASMIPA organisasi pelaku Wisata Indonesia meski yang saat ini sangat terdampak oleh Pandemi Covid 19 mengatakan, tetap mendukung Pemerintah dengan memberikan masukan secara terbuka pada Kepala Negara untuk mengambil penyikapan dalam mengatasi penyebaran Covid 19 sekaligus masukan mengatasi kesulitan yang dialami anak bangsa." Ujar Ketua Pembina ASMIPA Prof H Muhammad Ashraf PhD yang juga Commisioner Satgas Nawacita Indonesia kepada Ketua Umum ASMIPA dan jajaran pengurus via Zoom.

SOLUSI YANG DISARANKAN ASMIPA

1. ASMIPA mendukung program Pemerintah baik PPKM atau pun bila terpaksa jika darurat bentuk lock Down. Seharusnya kebijakan yang diambil Pemerintah penguncian wilayah (lockdown) selama 14 hari. Lockdown dinilai lebih efektif menurunkan penyebaran virus corona ketimbang PPKM darurat yang masih membuka beberapa sektor.

Sebaiknya Pemerintah jangan coba PPKM Darurat, saya sarankan kalau sama-sama mengakibatkan turunnya (perekonomian) ya pakai lockdown saja sekalian. Dalam konteks Lockdown, masyarakat dipaksa untuk disiplin 100 persen. Ini akan berjalan dengan baik bila pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial dalam insentif berkala sesuai kemampuan pemerintah.

Dengan catatan merata tidak ada pengecualian pada masyarakat mampu atau tidak mampu, karena jika pakai sistem blt dan bansos seperti sebelumnya itu rawan di korupsi “ kenapa saya berstatement seprti itu ? Kenyataan di lapangan banyak aparat/oknum di desa yang tebang pilih hanya keluarga dan kerabat terdekat mereka yang mendapat bantuan tidak merata.

Penasehat , Ketua umum , juga jajaran pengurus dan Anggota ASMIPA sedang mendengarkan arahan dari Ketua Dewan Pembina ASMIPA Prof H Muhammad Ashraf PhD didampingi Pembina Pusat ASMIPA bp Drs Bambang Ari, H Asrul Husein, H Irham Anwar SH MH dan Bp H Wisnu Suhardjo Bsc SH MH MBL terkait pandemic covid 19 secara online

Dan jika bansos berbentuk sembako, disini juga akan rawan kecurangan korupsi karena sembako susah kita lacak lagi dari isi sembako tersebut, jadi alangkah merata dan adil juga tepat sasaran jika berbentuk tunai dan BLT hanya akan di berikan kepada warga yang siap di Vaksin sebagai reward atau penghargaan Pemerintah atas kesadaran mereka yang sukarela di Vaksin dan sudah di vaksin ,dana BLT bisa di berikan saat vaksin saat itu juga’ Jadi disini mengurangi kecurangan-kecurangan dan kesempatan untuk korupsi akan menarik minat pada warga lainnya untuk segera di Vaksin Stimulus yang diberikan juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut berlangsung tidak berlebih juga tidak kurang.

PPKM yang sekarang telah di berlakukan kurang efektif dikarenakan masyarakat akan tetap tidak taat peraturan PPKM, sehingga yang terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah’ kenapa ? Kalau sudah urusan perut lapar dan anak-anak harus sekolah, biaya sakit di tagih debt collector yanig tdak kompromi apa tepat pemberlakuan PPKM tanpa insentif dari pemerintah? Akhirnya yang terjadi perang sesama antar warga dan aparat.

Cara yg tepat dengan berikan bantuan kepada masyarakat lewat bansos Blt dan hanya buat yang siap di vaksin sebagai tanda terimakasih sudah mendukung program pemerintah Tidak ada alasan lagi berkeliaran diluar rumah," imbuh ketua umum ASMIPA Umi Kulsum atau yang biasa di sapa Bunda Shofie yang juga adalah Ketua Bidang Pariwisata SATGAS NAWACITA INDONESIA.

2. Jika memang serius untuk segera menuntaskan berhentinya virus covid 19 . Dan lock Down /ppkm berjalan Lancar , alangkah tepatnya jika SPBU dan arus tol yang ditutup “ jadi efektif ‘ tol dan SPBU hanya di peruntukkan untuk kebutuhan esensial dan kritikal (logistik, dinas kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya ) tapi buat masyarakat dan pengusaha di tutup total tidak ada tebang pilih jika masih ada yang melayani di luar itu, SPBU bisa di cabut perijinannya.

Ketua Dewan Pembina ASMIPA yang Juga adalah Commisioner Satgas Nawacita Indonesia Prof H Muhammad Ashraf PhD melakukan test Swap PCR

Dengan demikian otomatis jalan akan sepi dan tidak perlu anggaran yang besar buat aparat menjaga PPKM. Dari aparat Kepolisian, Pol PP dan TNI di fokuskan untuk jemput bola sosialisasi vaksin ke desa-desa bekerja sama degan karang taruna agar warganya sadar bahayanya covid 19 dan pentingnya vaksin.

Dengan memberikan imbalan BLT saya yakin warga akan sadar berbondong-bondong untuk di vaksin dan mau di lock Down. Vaksin kolektif hingga mencapai ribuan orang justru membahayakan penyebaran covid 19 lebih banyak.

Kenapa tidak di gencarkan di tiap-tiap desa saja melibatkan babinsa dan pol PP juga polisi untuk jemput bola ke desa-desa (disini simpati masyarakat terhadap pemerintah akan lebih yakin dan percaya bahwa Pemerintah bersungguh sungguh melindungi rakyatnya) dari pada menjaga jalan dan merasia tempat usaha yang pasti membutuhkan biaya banyak dan rawan gratifikasi dan akhirnya mengurangi simpati masyarakat terhadap pemerintah.

3. Dari kami seluruh anggota ASMIPA (Astana Mitra Pariwisata ) Komunitas yang paling terdampak dan sudah tidak tau apa yang mau di makan buat esok hari “kami siap mendukung penuh program Pemerintah tapi hendaknya tolong kebijakan yang akan di ambil lebih melihat masyarakat di bawah, bukan memberikan peluang terhadap aparat untuk berkorupsi.

4. ASMIPA siap membantu mengedukasi dan memberikan wawasan sesuai PROKES terhadap masyarakat yang belum siap di Vaksin apapun alasannya.

5. ASMIPA siap mengawal pengawasan BLT terhadap masyarakat jika di butuhkan oleh pemerintah (Dna)