Pansus TRAP DPRD Bali Temukan 13 Pelanggaran di Kawasan Warisan Dunia Jatiluwih
- analisapost
- 3 hari yang lalu
- 2 menit membaca
TABANAN - analisapost.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kawasan Jatiluwih, Tabanan, pada Rabu, (2/12/25).
Kawasan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO itu diduga mengalami sejumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dan aktivitas tanpa izin yang dianggap dapat merusak kelestarian lingkungan serta nilai budaya setempat.
Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP menemukan 13 pelanggaran yang dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan Jatiluwih sebagai kawasan konservasi berbasis budaya subak. Temuan tersebut meliputi perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai, pembangunan tanpa izin, serta praktik-praktik yang diduga mengganggu ekosistem lokal.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kawasan Jatiluwih tetap terlindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan budaya lokal.
"Temuan ini sangat mengejutkan. Ada 13 pelanggaran yang berpotensi merusak kawasan Jatiluwih. Sebagai kawasan yang diakui dunia, sudah seharusnya Jatiluwih dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya. Kami akan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Supartha, yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.
Wakil Ketua Pansus TRAP, Agung Bagus Tri Candra Arka, S.E. (Gung Cok), menambahkan bahwa pelanggaran tersebut dapat berdampak negatif tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi citra pariwisata Bali secara keseluruhan.
"Jika tidak segera ditangani, ini bisa merusak citra Bali sebagai tujuan wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya, yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali.
Wakil Sekretaris Pansus, Dr. Somvir, turut mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi penurunan kualitas lingkungan. "Kami meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam pengawasan dan memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan,” kata Somvir, Ketua Fraksi NasDem Demokrat DPRD Bali.
Sejumlah anggota Pansus seperti Marhaendra Jaya, Rochineng, dan Gung Suyoga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan pertanian sebagai identitas utama kawasan Jatiluwih.
"Jatiluwih memiliki nilai budaya dan alam yang luar biasa. Kita harus mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, namun tetap mempertahankan nilai kelestariannya,” ujar Marhaendra Jaya.
Menindaklanjuti temuan Pansus TRAP, Satpol PP Provinsi Bali langsung melakukan penyegelan terhadap sejumlah bangunan usaha, yaitu Warung Sunari Bali, Green Point, Gong Jatiluwih, Cata Cava, dan Billy’s Soka. Bangunan-bangunan tersebut dinilai melanggar pemanfaatan ruang dan tidak memiliki kelengkapan perizinan.
Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmaji, menegaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk menghentikan aktivitas usaha sebelum izin mereka diverifikasi.
"Bangunan yang melanggar harus dihentikan operasionalnya sampai ada kejelasan dan keputusan final,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tabanan juga bergerak cepat dengan memastikan pemanggilan 13 pemilik bangunan yang diduga melakukan pelanggaran. Pemanggilan dilakukan untuk proses klarifikasi, pemeriksaan izin, dan penentuan sanksi yang akan dijatuhkan.
Pansus TRAP DPRD Bali berencana mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna merumuskan langkah strategis dalam menangani pelanggaran di kawasan warisan dunia tersebut.
Usulan peningkatan pengawasan, revisi tata ruang, hingga pemberlakuan sanksi tegas tengah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian Jatiluwih. (Dna)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar