Pernyataan Sikap Perguruan Tinggi Katolik: Minta Presiden Tetap Memegang Teguh Sumpah Jabatannya

SURABAYA - analisapost.com | Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) sebuah lembaga kerjasama antara pengelola Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Se-Indonesia yang memiliki 23 anggota Institusi Pendidikan hari ini memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik yang terjadi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pembacaan pernyataan sikap terkait kondisi politik, Sabtu(3/2/24) (Foto: Div)

Pertemuan Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK disambut hangat oleh Rektor UKWMS, Drs.Kuncoro Foe, G.Dip.Sc.,Ph.D., Apt di ruang Widya Prajna Gedung Widya Mandala Hall, Komplek Kampus Pakuwon City UKWMS, Sabtu (3/2/24).

Dalam sambutannya Kuncoro merasa senang atas kehadiran anggota APTIK, "terima kasih atas kehadirannya di kampus UKWMS. Semoga dengan adanya pertemuan ini, kita dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Institusi masing-masing," ujarnya.

Sebagai tuan rumah salah satu dari empat Universitas yang menjadi penggagas APTIK, dalam pertemuan ini membahas tentang Peraturan menteri No.53/2023 dan berbagai implikasi-konsekwensi dan tindak lanjut oleh PT APTIK.

Usai pertemuan, pernyataan sikap itu dibacakan oleh Koordinator APTIK Dr.Gregorius Sri Nurhantanto,S.H.,Ll.M Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta.

Kepada awak media AnalisaPost, ia mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dan menilai tatanan hukum dan demokrasi telah hilang di Indonesia.

"Ini sebagai bentuk keprihatinan dari kalangan dunia pendidikan Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Katolik yang tergabung di dalam APTIK di seluruh Indonesia dari Medan sampai Papua terhadap situasi dan kondisi politik nasional menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024,"ujarnya.

"Maka kami sepakat membuat himbauan atau seruan moral supaya pemilu 2024 sunguh-sungguh bisa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil) guna menjamin hak setiap warga agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun,"kata Nurhantanto.

Koordinator APTIK Dr.Gregorius Sri Nurhantanto,S.H.,Ll.M Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta (Foto: Div)

Menurutnya praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan nepotisme serta penegakan hukum semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara.

"Kita prihatin dengan fenomena akhir-akhir ini karena mulai terjadi penekanan pada masyarakat untuk melakukan kebebasan berekpresi, intimidasi pada kelompok masyarakat yang tentunya ini akan menurunkan derajat pemilu," jelas Rektor Universitas katolik Atma Jaya Yogyakarta.

"Presiden selaku kepala negara sudah kehilangan kenegarawannya dari sikap yang semestinya karena secara terang-terangan memihak pada pihak-pihak tertentu. Hal ini sangat mengecewakan bagi kami. Maka dengan seruan moral ini, harapannya bisa menyadarkan penyelenggara negara khususnya pemerintah, penyelenggara pemilu dan juga aparat-aparat negara kembali kepada posisi untuk menjaga netralitasnya,"tegasnya.

Pihaknya meminta Presiden tetap menjaga netralitasnya, memegang teguh sumpah jabatannya, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan keluarganya.

Berikut pernyataan sikap yang diberikan:

Kami para Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK), sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu serentak 2024.

Pertemuan Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK di ruang Widya Prajna Gedung Widya Mandala Hall

Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil:

1. Presiden dan segenap jajarnya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahterahan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya.

2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang langsung, LUBER JURDIL untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.

3. Aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

4. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

5. mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.

6. Semua Perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum.

Beberapa Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Katolik seluruh Indonesia yang turut menandatangani pernyataan sikap (Foto: Div)

Dalam pertemuan jaringan ini dihadiri oleh beberapa Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Katolik seluruh Indonesia yang turut menandatangani yakni:

1. Agustinus Widyaputranto,M.Si (APTIK)

2. Drs Kuncoro Foe, G Dip Sc, PhD., Apt, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS)

3. Dr.Gregorius Sri Nurhantanto,S.H.,Ll.M, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Prof.Dr. Johanes Ohoitimur, Universitas De Lassalle Manado

5. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D, Universitas Sanata Dharma

6. Dr Ferdinandus Hindiarto, S.Psi, M.si Universitas Katolik Soegijapranata

7. Dr. M Hadi Santoso, S.E, M.M, Universitas Widya Dharma Pontianak

8. Prof.Tri Basuki Joewono Ph.D, Universitas Katolik Parahyangan

9. Arief Widya Prasetya, M. Kep, Ners, Sekolah Tinggi Kesehatan St. Vincentius a Paulo

10. Fr. Dr Klemens Mere, S.E., M.Pd, M.M., M.H., M.A.P, M.Ak.BHK, Universitas Widya Kartika Malang

11. Dr Wihalminus Sombolayuk,SE., M.Si, Universitas Atma Jaya Makassar

12. Dr.Antonius Singgih Setiawan, SE., M.Si, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang

13. Siprianus Abdu,S.Si,S.Kep,Ns,M.Kes, STIK Stella Maris Makassar

14. Yulia Wardani,MAN, STIKes Panti Rapih Yogyakarta

15. Mestiana Br Karo S.Kep.,Ns.,M.Kep.,DNS (Sr.M.Felicitas FSE), STIKES Katolik St.Elisabeth Medan

16. Ns Elizabeth Ari Setyarini,S.Kep.,M.Kes.,AIFO, Universitas Santo Borromeus Bandung

17. Prof.Dr.dr.Yuda Turana.,Sp.S.(K), Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

18. Adrian Adiredjo OP.,STL.,MA.,S.Th.D, Universitas katolik Dharma Cendika Surabaya

19. P.Dr.Philipus Tule,SVD, Universitas katolik Widya Mandira Kupang

20. Sr.Veronica Dwiatmi Widyastuti,CB.M.Pd, STIK Sint Carolus Jakarta

21. Wilhelmus yape Kii,S.Pt.,M.Phil, Universitas katolik Weetebula

22. Henny Y.Pongantung,Ns.,MSN,DN.Se, Sekolah Tinggi Kesehatan Gunung Maria Tomohon

23. Prof.Dr.Maidin Gultom,SH.,M.Hum dari Universitas katolik St. Thomas, Medan

24. Dedy Sidabutar, Universitas katolik Santo Tomohon

25. A Dara, Universitas Katolik Darma Cendika

Pernyataan sikap ini merupakan bentuk kepedulian Perguruan Tinggi Katolik dan berharap bagi para pemilih terutama pemilih pemula yang banyak menjadi civitas akademika dapat memanfaatkan hak pilihannya dengan sebaik mungkin.(Dna/Che)

Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.