top of page

Pesan Said Aqil: Tegakan Keadilan Hukum

Diperbarui: 6 Mar

SURABAYA - analisapost.com | Prof. KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia.

Prof. KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)
Prof. KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) (Foto: Div)

Sosok kiai berasal dari keluarga pesantren Cirebon ini dikenal sangat brilian dalam penjelasan soal hukum maupun agama yang sangat mudah dipahami oleh siapapun mendengarkannya.


Sebagai ulama, ia mengingatkan seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah oleh kepentingan politik yang menggerus kebhinekaan dan kesatuan bangsa. Guna menghadapi tantangan tersebut diatas, harus mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur.


"Yang namanya negara demokrasi di negara berkembang, masih butuh proses panjang. Kita bersyukur bisa selesaikan tahapan demokrasi yang penting dengan relatif aman walaupun nilai demokrasi kita masih rendah belum bisa kita banggakan," ujarnya kepada awak media AnalisaPost saat di temui di Java Paragon Surabaya, Selasa (5/3/24)


Mantan Ketua PBNU itu mengakui bahwa bangsa Indonesia masih dalam tahap belajar dankualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik.


Terkait hasil rekapitulasi suara yang banyak terjadi kecurangan, Kiai Said berharap semua pihak yang terlibat harus bekerja secara jujur, amanah, sidik, dan terbuka. Jangan sampai ada penghianatan, manipulasi suara serta kecenderungan melenceng dari nilai demokrasi.


"Bawaslu harus berfungsi, mereka diangkat dan di gaji secara resmi masak tidak ada kerjanya. Kecurangan harus diawasi, kemudian masuk ke Mahkahmah agar tidak liar," jelasnya.


Adanya pesan ini diharapkan proses kecurangan segera diatasi. Suara rakyat harus didengar. Karena pemilu itu harus jujur dan adil. Bagi siapun yang terplih kiranya mau mendengar aspirasi rakyat tanpa kecuali dan sistem KKN jangan diberlakukan. Penegakan hukum khususnya untuk pejabat korupsi wajib dapat hukuman berat.


Menurutnya siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, harus bisa menjaga dan melindungi tanah air sebagai banteng pertahanan utama NKRI, pemerataan ekonomi, dan keadilan hukum.(Dna/Che)


Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.

770 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

Comments


bottom of page