Wujudkan Manfaat Berkelanjutan untuk Masyarakat melalui Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - analisapost.com | Inisiatif penting Pemerintah, Proyek Strategis Nasional (PSN), didesain untuk membangun fondasi yang solid bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, PSN menjadi pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Istimewa)

Dalam rangka mengatasi berbagai isu yang timbul sehubungan dengan perkembangan PSN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menghadiri Rapat Internal Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, pada hari Senin, (18/3/24).

“Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun,” ungkap Menko Airlangga saat melakukan konferensi pers usai Rapint.

Menko Airlangga juga mencatat bahwa ada 41 PSN yang diharapkan selesai pada tahun 2024. Ini mencakup 5 proyek yang telah selesai antara Januari dan Maret 2024.

24 proyek yang ditargetkan untuk selesai antara April dan September, serta 12 proyek yang ditargetkan untuk selesai antara Oktober dan Desember 2024. Dari total 39 PSN yang dijadwalkan untuk selesai antara April dan Desember 2024, berbagai isu telah dilaporkan terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa dukungan dari seluruh pihak terkait sangat penting untuk mencapai target penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan beberapa PSN yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, PSN Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Antosari-Mengwi membutuhkan dukungan dalam pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), karena terdapat perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited. Oleh karena itu, PSN ini memerlukan arahan untuk proses alokasi anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun.

Selanjutnya, terdapat PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan dalam proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas ~500 Ha. Kemudian, PSN Kawasan Industri Terpadu Batang memerlukan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Oktober 2024.

Mengenai PSN yang baru diajukan, dalam rapat tersebut dilaporkan bahwa terdapat 14 usulan PSN baru periode November 2023 hingga Februari 2024. Usulan-usulan ini mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari sektor swasta (tanpa dukungan APBN), penyebaran ekonomi yang merata, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan dari Kementerian terkait.

Selain usulan PSN baru, terdapat juga 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN. "Ada juga penyesuaian nomenklatur PSN, dengan perubahan pada ruang lingkup PSN itu sendiri," jelas Menko Airlangga.