BADAN POM Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB di UMK Pangan Olahan

MANADO -analisa post.com | hj,Drs,KALOH TAHIRUN.MH. selaku ketua satgas layanan halal kantor agama wilayah provinsi Sulawesi Utara(sulut), sekaligus pengawas prodak halal di Sulawesi Utara.

Pada hari ini Kamis 19-05-2022 sedang memberikan bimbingan teknis UMKM para peserta yang mengikuti rapat,yang bertempat di hotel Ibis Manado.

Yang difasilitasi BP POM Sulawesi Utara, terkait prosedur sertifikat halal bagi pelaku usaha,sertifikat halal ini merupakan amanah negara dan UU no 33 2014, dan peraturan pemerintah no 39 2021, bahwa seluruh prodak yang beredar yang di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal,dan kewajiban memiliki sertifikat halal dan itu di keluarkan oleh badan penyelengara jaminanan produk halal (BPJPH),provinsi Sulawesi Utara,setelah melalui proses oleh pemeriksa LPH dan penetapan kehalalan prodak oleh komisi fatwa MUI.

jadi para pelaku usaha di Sulawesi Utara di harapkan supaya agar dapat mengurus sertifikat halal bagi usaha yang sedang dan akan keluti,ada dua hal cara pengurusan sertifikat halal yaitu:

lewat reguler dimana pelaku usaha mendaftarkan usahanya dan membayar (enam ratus lima puluh ribu), bedasarkan keputusan Mentri keuangan RI.

dan program ke dua adalah,safe dek Lear jadi di mana pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal tidak berbayar (gratis), dan ini program yang di canangkan oleh president RI, lewat kementrian agama RI, beberapa waktu yang lalu.

bahwa pada tahun 2022 ini seakan mengsertifikasi ke (sepuluh juta) sertifikat halal bagi pelaku usaha baik UMKM,dan pelaku usaha lain terhadap usaha yang di kelutinya, oleh sebab itu kami berharap selaku satgas (satuan tugas),halal selawesi utara berharap Masi banyak prodak yang beredar dan di perdayakan belum punya sertifikat halal kami harap agar supaya kapada bapak ibu, pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikat halal lewat kantor kementrian agama (selawesi Utara) jalan 17 agustus Manado,atau lewat web//halal kementrian agama RI, BPJPH,tegasnya.

"Sehinga kemudian dapat di pastikan bahwa prodak yang beredar di perdagangkan di wilayah Indonesia termasuk di kota Manado,(Sulawesi Utara).

Dan tidak ada keraguan bagi konsumen untuk menikmati prodak-prodak yang tersajikan di kota Manado,ada beberapa keuntungan bagi pelaku usaha apabila usahanya telah memiliki sertifikat halal,maka omsetnya akan meningkat dan usahanya akan terjamin KarnA memiliki sertifikat halal,terjamin aspek kehalalan yang di mana negara melindunginya terhadap usaha yang telah memiliki prodak halal.

Ingat bahwa untuk program sertifikasi halal,BPJPH tahun 2019 sd 2024,17 Oktober, makan kemudian ini harus selesai tersertifikasi halal untuk jenis usaha makanan minuman dan daging, jadi pada tanggal 17 Oktober 2024,

Semua sudah memiliki sertifikat halal, dan hari ini di pasar rakyat banyak prodak yang belum memiliki sertifikat halal termasuk daging ayam maupun sapi ini banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan tidak di sembelih oleh juru sembelih halal (Juleha), bahwa, lembaga instansi pemerintah yang memiliki kepedulian hendaknya dapat mengfasilitasi .

Untuk terbentuknya adanya juru penyembelih halal (Juleha),kemudian adanya auditor halal adanya penyelih halal,dan adanya pendamping proses prodak halal di wilayah ini,KarnA ini semua merupakan tanggung jawab kita termasuk pemerintah dan lembaga yang peduli terhadap usaha UMKM kiranya ini dan tentunya apa yang sudah di lakukan dari badan pom,kami selaku satgas halal selawesi Utara, tentunya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap usaha ini dan ke (dua) kepada pihak-pihak baik Bank Indonesia yang sudah mengfasilitasi.

pendampingan terhadap UMKM dan universitas Sam Ratulangi Manado,sedah beberapa kali melakukan baik kegiatan auditor halal pendamping prodak halal TOT dan hari ini melakukan kegiatan penyelih halal ini tentunya kami menyampaikan terima kasih dan mendorong kerja sama bisa berlanjut.(onal)