Desaku Sudah Satu Periode Tidak Punya Kantor Desa

Labuan Donggulu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, desa ini merupakan desa pemekaran yang mekar pada tahun 2012. Yang merupakan pecahan dari desa Donggulu, dan menjadi desa definitif pada tahun 2013.

Sebagai desa pemekaran tentunya sebelum mekar harus ada syarat yang harus terpenuhi, salah satunya harus ada Lokasi pembangunan kantor desa.

Karena pada saat itu belum ada lokasi untuk pembangunan kantor desa, maka Bapak Amirudin Hi. Sahido menghibahkan lokasinya bersama Bapak Udin Damis untuk dijadikan Lokasi Pembangun kantor desa.

Foto Aa

Dengan adanya lokasi hibah tersebut sejumlah tokoh masyarakat bersatu untuk membangun kantor desa dengan swadaya masyarakat.

Mereka membentuk kelompok berdasarkan dusun untuk makan gaji guna mengumpulkan uang untuk membangun kantor desanya. Dan uang yang dihasilkan masyarakat di serahkan ke perintah desa untuk dibelikan bahan bangun.

Bukan hanya itu pada tahun 2015 PT. KMP RAVADI pernah memberikan bantuan ke pemerintah desa untuk pembangun kantor desa, karena pada waktu itu PT. KMP RAVADI mengerjakan proyek pengaspalan di Kecamatan Kasimbar dan mengambil material berupa Sirtu di wilayah desa Labuan Donggulu.

Adapun bantuan yang diberikan itu berupa : Besi 50 batang, semen 100 sak dan seng 105 lembar. Informasi ini kami dapat dari Kasi Kesra pada waktu itu Bapak Ciling Dg. Mapoji.

Foto : Aa

Menurut Bapak Ciling Dg. Mapoji bukan hanya itu pada tahun 2018 pemerintah desa juga menerima bantuan untuk pembangun kantor desa dari anggota DPR Provinsi yaitu Bapak ERWIN BURASE. S. Kom berupa tegel (keramik) 130 dos, seng 115 lembar dan tripleks tutur beliau.

Tapi semua bantun itu hanya sia-sia karena kenyataannya sampai pada tahun 2021 dan sudah habis satu periode masa jabatan kepala desa, Desa Labuan Donggulu belum ada kantor desanya, bahkan lokasi yang dihibahkan Bapak Amirudin Hi. Sahido dan Bapak Udin Damis sekarang sudah dibangunkan TPA.

Semua bantuan yang ada hanya habis di bagi oleh beberapa aparat desa, dan kini pemerintah desa hanya menumpang serta meminjam gedung balai pertemuan untuk dijadikan kantor desa sementara. (Aa)