Misteri Hilangnya 420 Satwa KBS, Nilainya Disebut Lampaui Rp2 Miliar

SURABAYA - analisapost.com | Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Kebun Binatang Surabaya (KBS) menarik perhatian kalangan pemerhati satwa. Salah satu yang angkat bicara adalah Singky Soewadji, konservasionis yang pernah terlibat dalam kepengurusan lembaga kebun binatang tingkat nasional dan regional.

Di tengah deretan kandang dan garis pembatas, isu hilangnya 420 satwa menjadi sorotan publik terhadap tata kelola serta transparansi pengelolaan lembaga konservasi tersebut (Gambar: Ilustrasi/AP)

Singky pemerhati satwa dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) menilai, langkah hukum tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan mendasar yang selama ini membelit KBS. Menurut dia, problem di KBS bukan persoalan baru, melainkan rangkaian panjang persoalan tata kelola dan lemahnya orientasi konservasi dalam kepemimpinan.

"Saya melihat ini sebagai bagian dari rangkaian panjang persoalan KBS. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu konfirmasi lanjutan dari Kejati,” ujar Singky,

Mantan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) itu menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam polemik yang terjadi. Ia menyatakan berbicara semata sebagai pemerhati satwa dan bagian dari jejaring pemerintahan daerah melalui asosiasi.

"Saya tidak cari panggung dan tidak punya kepentingan apa pun. Saya hanya pemerhati, kebetulan orang Surabaya,” katanya kepada awak media AnalisaPost saat di temui di kediamnya, Rabu (11/2/26).

Singky mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola kepemimpinan di KBS yang dinilai tidak berbasis pada prinsip konservasi. Ia menegaskan, kebun binatang bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan institusi yang memiliki mandat edukasi dan pelestarian satwa, khususnya spesies langka.

Menurutnya, hanya sedikit pimpinan KBS yang memiliki latar belakang konservasi yang kuat. Ia menyebut almarhum Astra sebagai salah satu contoh, yang menjabat pada era Wali Kota Tri Rismaharini.

Ia juga mengkritisi peran Dewan Pengawas KBS yang dinilai kurang memahami prinsip konservasi. Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada kebijakan pengelolaan yang dinilai menyimpang dari fungsi utama lembaga konservasi.

Pemerhati satwa liar Surabaya dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI), Singky Soewadji (Foto: Ist)

"Yang diawasi tidak paham konservasi, yang mengawasi juga tidak paham. Ini mau memilih direktur lembaga konservasi atau LBH?” imbuhnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung keberadaan taman dengan ornamen bunga plastik di area kebun binatang. "Ini kebun binatang atau lembaga dekorasi?" ucapnya.

Singky juga memaparkan keterlibatannya pada masa lalu dalam pengadaan sejumlah satwa KBS. Ia menyebut beberapa gajah, singa, dan harimau Sumatra merupakan hasil kerja sama dan fasilitasi yang dilakukannya ketika masih aktif di asosiasi pemerintah kota.

"Saya tidak pernah menerima apa pun dari kebun binatang. Semua tercatat dan ada dokumennya,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menguraikan kronologi pengelolaan KBS sejak awal 2000-an hingga 2010, termasuk masa konflik di bawah Tim Pengelola Sementara (TPS) dan proses pengambilalihan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam masa transisi tersebut, ia menduga terjadi penjarahan satwa dalam jumlah besar.

"Dalam kurun waktu singkat setelah pengambilalihan, ada sekitar 420 satwa yang hilang. Dokumennya ada dan tercatat,” kata Singky.

Menurutnya, kerugian akibat hilangnya ratusan satwa langka itu jauh lebih besar dibanding dugaan dana Rp2 miliar yang kini disorot. Ia menilai kerugian ekologis dan ekonomi dari hilangnya satwa dapat mencapai nilai sangat besar di pasar internasional.

"Kalau bicara nilai, ratusan satwa itu bisa bernilai triliunan rupiah. Itu jauh lebih besar dibanding Rp2 miliar,” ungkapnya.

Terkait dana Rp 2 miliar yang disebut-sebut ditinggalkan TPS, Singky berpendapat secara hukum dana tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. Ia menilai persoalan muncul karena tidak dilakukan inventarisasi aset secara cepat dan tepat.

"Itu uang jadi seperti tidak bertuan. Celah itulah yang kemudian dimanfaatkan oknum," terangnya.

Singky menyatakan siap memberikan dokumen yang dimilikinya apabila diminta oleh aparat penegak hukum. Namun, ia mengaku pesimistis perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh jika hanya ditangani di tingkat daerah.

"Saya terbuka kalau Kejati memanggil saya. Tapi jujur, saya lebih yakin kalau kasus ini ditangani KPK, karena melibatkan uang besar dan aktor besar,” ceritanya.

Ia juga mengungkapkan pernah menyampaikan persoalan KBS pada 2018 dan sempat menjalani proses hukum selama 18 hari sebelum dinyatakan bebas murni. Pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati, meski tetap mendorong pengungkapan kasus secara objektif dan berbasis dokumen.

Sebelumnya, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim melakukan penggeledahan di KBS pada Kamis, 5 Februari 2026. Sejumlah ruangan yang diperiksa meliputi kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, ruang arsip, serta beberapa ruang lainnya. Proses penggeledahan tersebut turut disaksikan warga sekitar bersama pengurus RT dan RW setempat.

Dengan berbagai temuan dan pernyataan yang mencuat, penggeledahan di KBS diharapkan tidak berhenti pada proses administratif semata, melainkan menjadi titik awal pembenahan menyeluruh tata kelola lembaga konservasi tersebut.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan secara transparan dan memastikan pengelolaan kebun binatang kembali berpijak pada prinsip konservasi, akuntabilitas, dan kepentingan pelestarian satwa. (Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com