Pembungkaman Demokrasi Sambil Menatapi Kopi Instan

SURABAYA - analisapost.com | Kampanye pemilu belum dimulai, namun sudah terlihat berbagai ancaman hingga diskriminasi dan represif. Demokrasi kini semakin memburuk. Peran penguasa saat ini sangat besar sehingga semakin kompleksnya pembungkaman akhirnya berdampak pada kemunduran demokrasi. Contoh ketidakadilan bagi salah satu pasangan tertentu mulai ditunjukkan.

Demokrasi kini semakin memburuk. Peran penguasa saat ini sangat besar sehingga semakin kompleksnya pembungkaman akhirnya berdampak pada kemunduran demokrasi (Foto: analisapost)

Kasus MK merupakan bukti nyata bahwa terdapat unsur KKN. Yang mana ini sangat membahayakan Negara Indonesia. Apa jadinya untuk mencapai sebuah keputusan itu menghalalkan segala cara.

Pemimpin Instan

Masyarakan semua tahu masa kelam reformasi yang menghilangkan beberapa aktivitas. Dimana praktek KKN harus dikikis habis dan ini jadi poin penting untuk dipertahankan.

Tetapi sangat disayangkan paska reformasi muncul KKN dilingkungan MK lewat putusan Ketua MK Anwar Usman yang meloloskan ponakannya sendiri Gibran sebagai Cawapres.

Putusan MK soal Usia Capres dan Cawapres Tidak Sah.

Dapat dikatakan putusan tersebut dinilai sarat dengan kecacatan konstitusional. Argumentasi hukum yang mendasari putusan perkara 90 jelas tidak sah. Salah satu karena Ketua MK tidak mundur dalam penanganan perkara yang jelas terlihat punya keinginan sebagai iparnya Jokowi.

Peran orang tua sebagai presiden cukup besar. Otomatis netralitas pemilu 2024 patut dipertanyakan terbukti salah satu Capres mengalami intimidasi, pencopotan baliho, dan terbaru adalah pengusiran istri Bupati Trenggalek, hingga Jurnalis televisi swasta akan dilaporkan didewan pers.

Sinyal Munculnya Rezim Neo Orba

Kalau sudah begini Neo Orba Baru muncul kembali. Kebebasan berpendapat dan kemerdekaan akan dibatasi. Artinya kelak pemerintah yang berkuasa tidak boleh dikritik. Terbukti Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro.

Dimana Aiman merupakan juru bicara TPN Ganjar dan Mahfud. Serangkaian peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini membuat publik bertanya-tanya mengenai netralitas para penegak hukum?

Munculnya Gerakan Mahasiswa dan Rakyat

Sebagai bukti bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebagai negara yang berlandaskan hukum harusnya mematuhi bukan malah melanggar. Gibran memberi contoh buruk dan ingat ini bukan masalah kalah atau menang.

Tapi Indonesia butuh sosok pemimpin yang sehat jasmani, cerdas, berani, taat hukum, mau mendengarkan aspirasi rakyat serta tidak temperamen. Berharap rakyat bijak memilih dan pastinya lawan ketidakadilan termasuk intimidasi. Apabilah masih ada permainan kotor dalam pemilu maka sebaiknya ada posko rakyat sebagai bentuk perlawanan.(Che)

Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.