Pemeriksaan Khofifah oleh KPK di Mapolda Jatim Tuai Kritik, Dinilai Tidak Transparan

SURABAYA - analisapost.com | Pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 10 Juli 2025, menyita perhatian publik. Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, bukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta seperti biasanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Div)

Khofifah tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, kehadirannya luput dari pantauan awak media karena masuk melalui pintu belakang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Ia mengenakan kemeja dan kerudung putih serta celana hitam.

Sekitar pukul 18.30 WIB, Khofifah keluar dari pintu belakang gedung tersebut. Kepada wartawan yang telah menunggu sejak siang, ia menyatakan telah memenuhi kewajibannya sebagai saksi.

"Alhamdulillah, saya hadir dalam proses penyampaian keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka,” ujarnya.

Khofifah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2021–2022. Pemeriksaan berlangsung sekitar delapan jam, sejak pukul 11.00 WIB hingga 18.00 WIB.

"Saya telah memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. InsyaAllah penjelasan yang saya sampaikan lengkap dan semoga bisa menjadi bagian dari informasi yang dibutuhkan," ujar Khofifah kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.

Namun, lokasi pemeriksaan yang tidak biasa menuai kritik. Salah satu yang menyoroti hal ini adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah. Mantan rival Khofifah dalam Pemilihan Gubernur Jatim itu mempertanyakan mengapa pemeriksaan tidak dilakukan di kantor pusat KPK.

"Lazimnya pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih. Ini justru menimbulkan tanda tanya publik soal transparansi. Kami berharap KPK bersikap terbuka dan menjaga komunikasi publik yang baik," ujarnya.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait pemilihan lokasi pemeriksaan di Mapolda Jatim. Masyarakat pun berharap lembaga antirasuah itu tetap menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan, terutama dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat publik.(Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com