Tolak Relokasi Tukang Jagal dan Emak-Emak Kepung Gedung DPRD Surabaya

SURABAYA - analisapost.com | Puluhan jagal dan pedagang daging sapi di Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Kali ini, massa menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Surabaya, Jalan Pahlawan, Rabu (14/1/26).

Tukang Jagal dan Emak-emak Kepung Gedung DPRD Surabaya (Foto: Div)

Berdasarkan pantauan AnalisaPost, massa aksi mulai berdatangan sejak pagi hari. Para peserta bergantian menyampaikan orasi dengan menggunakan mobil komando. Berbeda dari aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini tidak disertai dengan membawa hewan ternak.

Koordinator jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya, Abdullah Mansyur, menyebutkan bahwa sasaran aksi tidak hanya DPRD Surabaya, tetapi juga Kantor Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. "Sasaran aksi hari ini Kantor Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya,” ujarnya di sela aksi.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah demonstran masih bertahan di depan Gedung DPRD Surabaya. Meski cuaca gerimis, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar dan situasi tetap kondusif dengan pengamanan dari puluhan personel kepolisian.

Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan aktivitas RPH Pegirian ke wilayah Tambak Oso Wilangun. Sejumlah peserta bahkan berupaya masuk ke gedung DPRD sambil berteriak meminta anggota dewan menemui mereka secara langsung.

Aksi berlangsung damai, namun sarat tuntutan agar Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Wali Kota Eri Cahyadi, meninjau ulang kebijakan relokasi yang dinilai merugikan masyarakat. Para pedagang dan jagal menilai pemindahan TPH berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

"Keluar pak...temui kami. Kami ini rakyat yang butuh makan. Kami memilih bukan untuk di bohongi pak. Temui kami, jangan hanya janji-janji saja," teriak ibu-ibu menuntut haknya.

Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan aktivitas RPH Pegirian ke wilayah Tambak Oso Wilangun. (Foto: Div)

Selama ini, RPH Pegirian menjadi sumber penghidupan bagi banyak pihak, mulai dari jagal, buruh angkut, pedagang daging, hingga pelaku usaha kecil di sekitarnya. Jika dipindahkan ke Osowilangun, mereka khawatir kehilangan mata pencaharian akibat jarak yang lebih jauh serta meningkatnya biaya operasional.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti dampak relokasi terhadap distribusi dan stabilitas harga daging. Mereka menilai pemindahan TPH dapat mengganggu pasokan daging ke pasar-pasar tradisional di Surabaya, yang berpotensi memicu kenaikan harga dan menyulitkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Dalam orasinya, perwakilan warga meminta pemerintah membuka ruang dialog dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mereka menegaskan tidak menolak penataan maupun peningkatan standar kesehatan TPH, namun menginginkan solusi yang tetap mempertahankan aktivitas pemotongan hewan di Surabaya atau menyediakan skema transisi yang adil bagi pekerja terdampak.

Abdullah Mansyur juga menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, meminta Wali Kota Surabaya membatalkan rencana relokasi RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangun. Kedua, menuntut pencabutan surat edaran pendaftaran jagal yang diarahkan untuk pindah ke lokasi baru.

Ia menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para jagal dan pedagang daging sapi akan melakukan mogok kerja dalam jangka waktu panjang.

"Kami siap mogok sebulan, dua bulan, bahkan setahun untuk memberi alarm kepada pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur, hingga Presiden Prabowo Subianto terkait stabilitas ekonomi,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu dirumuskan secara transparan dan partisipatif agar tidak memicu gejolak sosial di kemudian hari. (Dna/Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com