PMKRI KOMDA III Minta Pemerintah Tinjau Ulang Program Makan Bergizi Gratis

SURABAYA - analisapost.com | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah III yang meliputi wilayah Jawa Timur, Bali dan NTB mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

PMKRI KOMDA III minta pemerintah tinjau ulang Program Makan Bergizi Gratis (Foto: Charles)

Desakan ini muncul setelah berbagai persoalan mencuat di lapangan, mulai dari kasus keracunan siswa hingga anggaran jumbo yang dinilai berpotensi mengorbankan sektor penting lainnya.

Komisaris Daerah III PMKRI, Olimpius Kurniawan yang akrab disapa Popin Kurniawan menyatakan bahwa program MBG yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru menimbulkan polemik serius.

“Keracunan yang menimpa siswa akibat menu MBG adalah bukti kelalaian pemerintah. Ini menyangkut nyawa generasi penerus bangsa, bukan sekadar proyek politik,” tegas Kurniawan.

Kasus keracunan tercatat terjadi di sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Puluhan siswa SD mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Selain itu, pengawasan Badan POM juga menemukan adanya makanan basi yang sempat disalurkan ke sekolah-sekolah.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius soal standar keamanan pangan dalam program nasional tersebut.

Selain masalah teknis, PMKRI KOMDA III menyoroti beban anggaran MBG yang dinilai terlalu besar. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini, namun belakangan anggarannya berpotensi membengkak hingga Rp171 triliun. Bahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia adalah sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026

“Anggaran sebesar itu jelas berpotensi mengorbankan sektor lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Pemerintah seharusnya berhitung cermat agar tidak hanya mengejar popularitas, tetapi memastikan manfaat langsung bagi rakyat,” tambah mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga tersebut.

Olimpius Kurniawan, Komisaris Daerah III PP PMKRI

PMKRI menegaskan, alokasi dana jumbo tidak sebanding dengan capaian di lapangan. Mereka menilai pelaksanaan program lebih berorientasi pada pencitraan politik dibandingkan solusi nyata terhadap masalah gizi dan stunting, terutama di kawasan Indonesia Timur yang masih memiliki angka stunting tinggi.

Organisasi mahasiswa ini juga menyerukan agar pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi mahasiswa dalam proses evaluasi. Menurut mereka, hanya dengan keterlibatan publik yang luas, pengawasan bisa lebih transparan dan penyalahgunaan dapat dicegah. (Red)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com