Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan Raperda Perubahan APBD 2026 dan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Bali.
- analisapost
- 3 menit yang lalu
- 3 menit membaca
DENPASAR - AnalisaPost | Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran lebih dari Rp6,1 triliun untuk belanja daerah pada 2027, sementara pendapatan daerah diproyeksikan hanya mencapai lebih dari Rp5,7 triliun.
Kondisi tersebut membuat Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2027 diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp475 miliar atau 8,32 persen. Gambaran fiskal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Koster memberikan penjelasan mengenai Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 dan Raperda APBD Semesta Berencana 2027. Koster menyebut pembahasan kedua dokumen anggaran itu memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kesinambungan pembangunan Bali.
"Perubahan APBD 2026 menjadi instrumen untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan dinamika tahun berjalan, sedangkan APBD 2027 menjadi fondasi fiskal bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya," ujar Koster.
Menurut dia, kedua APBD tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Perubahan anggaran 2026 harus menjadi pijakan bagi penyusunan kebijakan fiskal 2027.
"Kedua dokumen tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam menjaga kesinambungan pembangunan Bali," katanya.
Koster mengatakan perekonomian Bali masih menunjukkan ketahanan di tengah perubahan ekonomi global dan nasional. Namun, struktur ekonomi Bali yang sangat berkaitan dengan pariwisata, mobilitas masyarakat, perdagangan, jasa, investasi, dan aktivitas ekonomi global membuat perekonomian daerah tetap rentan terhadap perubahan dari luar.
Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan. Pengelolaan APBD, kata Koster, harus semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, serta diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Bali berupaya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperbarui basis data, memperkuat digitalisasi pemungutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, peningkatan pendapatan tidak boleh hanya mengejar angka penerimaan. Koster mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhitungkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
"Peningkatan penerimaan daerah tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjaga iklim investasi dan daya saing ekonomi Bali," tegasnya.
Karena itu, ia menilai kenaikan pendapatan harus dibarengi dengan perbaikan kualitas belanja daerah.
APBD 2026: Pendapatan dan Belanja Sama-Sama Naik
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Bali diproyeksikan meningkat dari lebih dari Rp6,5 triliun menjadi lebih dari Rp6,6 triliun.
PAD juga naik dari lebih dari Rp4,2 triliun menjadi lebih dari Rp4,3 triliun. Kenaikan PAD antara lain berasal dari Retribusi Daerah yang meningkat menjadi lebih dari Rp649 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi lebih dari Rp257 miliar, serta Lain-Lain PAD yang Sah mencapai lebih dari Rp617 miliar.
Pada saat yang sama, Belanja Daerah juga meningkat cukup besar. Belanja dalam Perubahan APBD 2026 naik dari lebih dari Rp7,2 triliun menjadi lebih dari Rp7,5 triliun.
Belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah, pelayanan publik, prioritas pembangunan, program yang memiliki daya ungkit tinggi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan demikian, tantangan pemerintah daerah bukan hanya bagaimana meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan setiap peningkatan belanja memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
2027 Dibayangi Defisit Rp475 Miliar
Untuk 2027, Pemprov Bali menetapkan target pembangunan yang disebut optimistis namun tetap realistis dengan mengacu pada capaian pembangunan hingga semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi Bali ditargetkan berada pada kisaran 5,60-6,40 persen. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan 2,75-3,40 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 1,75-2,25 persen.
Target tersebut akan dikejar melalui program prioritas daerah yang berorientasi kepada masyarakat sekaligus mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Tema pembangunan Bali 2027 adalah "Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali."
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemprov Bali akan mengandalkan pengelolaan APBD secara cermat dan efektif serta mencari sumber pembiayaan lain melalui pendekatan yang lebih inovatif.
Namun, tantangan fiskalnya cukup jelas.
Pendapatan daerah pada RAPBD 2027 direncanakan lebih dari Rp5,7 triliun, dengan PAD lebih dari Rp4,5 triliun. Sementara belanja daerah mencapai lebih dari Rp6,1 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan proyeksi defisit lebih dari Rp475 miliar atau 8,32 persen. Angka ini menjadi salah satu bagian penting yang akan dibahas dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD Bali.
Koster berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku hingga memperoleh persetujuan bersama.
Menurutnya, persetujuan terhadap kedua dokumen tersebut diperlukan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan Bali.
"Ini menjadi komitmen untuk melaksanakan pembangunan Bali secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027," ujar Koster.
Bagi Bali, angka-angka dalam APBD bukan sekadar persoalan pendapatan dan belanja. Di balik kenaikan PAD, peningkatan belanja dan proyeksi defisit, terdapat pekerjaan besar pemerintah daerah: memastikan ruang fiskal yang tersedia benar-benar mampu mendorong transformasi ekonomi sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar