Bali Jadi Percontohan Program Digitalisasi Bansos, Koster Siap Percepat Implementasi

DENPASAR - analisapost.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmennya untuk mempercepat implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Bali pun menargetkan proses pendaftaran penerima program tersebut dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026.

Bali Jadi Percontohan Program Digitalisasi Bansos, Koster Siap Percepat Implementasi (Foto: Ist)

Komitmen itu disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/26).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program percontohan digitalisasi bansos.

Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.

"Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini," ujar Koster.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah tahapan pelaksanaan program. Namun, Koster mengakui capaian pendaftaran di Bali hingga saat ini masih belum optimal.

"Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan," katanya.

Ia optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan lebih cepat mengingat luas wilayah Bali yang relatif kecil. "Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat," imbuhnya.

Untuk mempercepat proses pendaftaran, Koster juga berharap adanya dukungan tenaga pendamping dalam jumlah yang memadai agar pelaksanaan program dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.

"Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial tersebut.

Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.

Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengawal implementasi program.

"Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor tersebut diselenggarakan untuk mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Selain itu, rakor juga menjadi bagian dari perluasan pelaksanaan program percontohan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.

Menurut Tito, percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(Utm)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com