top of page

Empat Pejabat KBS Dipanggil Kejati Jatim, Kuasa Hukum Bantah Ada Aliran Dana ke Pribadi

4 hari yang lalu
4 menit membaca

SURABAYA - analisapost.com | Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran operasional Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) terus berkembang. Setelah mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anam, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kini empat pejabat manajemen KBS dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kamis (19/11/2026).

Empat Pejabat KBS Dipanggil Kejati Jatim, Kuasa Hukum Bantah Ada Aliran Dana ke Pribadi
Empat pejabat KBS dipanggil Kejati Jatim, kuasa hukum bantah ada aliran dana ke pribadi (Foto: Ilustrasi)

Keempat pejabat tersebut terdiri atas satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua orang direksi, serta satu Kepala Departemen Keuangan KBS. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran periode 2025-2026.


Menjelang pemeriksaan tersebut, kuasa hukum keempat pejabat, Masbuhin, memastikan bahwa kliennya bersikap kooperatif sejak proses hukum bergulir pada Maret 2026. Ia menyebut seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis telah diserahkan kepada penyidik secara terbuka.


"Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami," ujar Masbuhin saat ditemui di sebuah balai pertemuan di kawasan Jalan A. Yani, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.


Kuasa Hukum Sebut Kekeliruan Administrasi dalam Situasi Darurat

Menanggapi dugaan penyimpangan pengeluaran dana perusahaan yang tengah didalami penyidik, Masbuhin menegaskan bahwa peristiwa tersebut menurut pihaknya merupakan kekeliruan prosedur administratif dalam situasi darurat, bukan tindakan yang dilandasi niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri sendiri.


Ia menjelaskan, keputusan pencairan kas perusahaan dilakukan di tengah tekanan dan situasi krisis dengan tujuan menjaga stabilitas operasional kebun binatang ketika menghadapi persoalan hukum.


Masbuhin juga membantah adanya aliran dana yang dinikmati secara pribadi oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kepala Bagian Keuangan.


"Fakta materiil yang kami tekankan adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi atau dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan," tegasnya.


Menurut Masbuhin, rangkaian peristiwa tersebut berawal dari kepanikan dan keinginan mempertahankan keberlangsungan institusi agar kegiatan operasional serta konservasi satwa tidak terganggu.


Ia menilai, tidak adanya keuntungan pribadi bagi keempat kliennya menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam melihat konstruksi perkara tersebut. Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.


Klaim Setoran Dividen KBS Capai Rp5,04 Miliar

Di tengah proses hukum yang berjalan, Masbuhin juga meminta masyarakat melihat rekam jejak kinerja manajemen KBS selama periode 2025–2026 secara objektif.


Menurutnya, jajaran Bawas dan direksi yang saat ini didampingi berhasil mencatatkan kontribusi dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5,04 miliar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Ia menyebut setoran tersebut menjadi capaian bersejarah karena kontribusi dividen dalam jumlah tersebut diklaim belum pernah terealisasi selama periode 2013 hingga 2024.


"Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS," ungkapnya.


Masbuhin menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen manajemen dalam memperbaiki kondisi perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.


Bantah Rumor Penghentian Kasus

Masbuhin juga menanggapi rumor yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan penghentian perkara akibat adanya aliran dana kompensasi kepada pihak tertentu.


Ia dengan tegas membantah informasi tersebut. Menurutnya, kabar dugaan penghentian kasus akibat kompensasi dana merupakan informasi yang tidak benar. Ia bahkan menilai KBS dan Korps Adhyaksa sama-sama menjadi pihak yang dirugikan dalam persoalan tersebut.


Terkait dugaan keterlibatan pihak eksternal, termasuk seorang oknum pengacara yang disebut-sebut menerima aliran dana, Masbuhin memilih tidak memberikan penilaian terhadap pihak lain.


Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi hukum (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah.


"Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain atau rekan sejawat. Intinya dalam persoalan dana KBS dengan oknum pengacara itu ada hukum sebab dan akibat, maka silakan dicerna sendiri," ujarnya.


Meski demikian, Masbuhin menyebut pihaknya membuka kemungkinan adanya langkah hukum lain di luar perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah dugaan, antara lain penipuan, penggelapan uang KBS, janji menutup perkara, permintaan uang, hingga pencatutan nama Korps Adhyaksa atau institusi Kejaksaan.


Ia juga menyinggung adanya Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang telah disampaikan kepada Polda Jawa Timur. Namun, pihaknya menyatakan masih akan melihat perkembangan penanganan pengaduan tersebut.


Masbuhin menegaskan bahwa fokus utama tim kuasa hukum saat ini tetap mengawal hak-hak konstitusional keempat kliennya serta menyerahkan penelusuran keterlibatan pihak lain kepada penyidik.


"Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim," pungkasnya.


Kejati Jatim Belum Konfirmasi Agenda Pemeriksaan

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan konfirmasi mengenai agenda pemeriksaan empat pejabat KBS tersebut.


Namun, ia memastikan informasi akan disampaikan kepada publik apabila terdapat perkembangan lebih lanjut dalam penanganan perkara.


"Belum terkonfirmasi nggih. Nanti kalau ada perkembangan, Insyaallah ada rilis," ujarnya.


Mantan Dirut KBS Terancam Segera Disidangkan

Sebagai informasi, Kejati Jatim sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anam, sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran operasional perusahaan, termasuk dana pakan satwa, pada Selasa (21/7/2026).


Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp10,2 miliar. Sekitar Rp7,4 miliar di antaranya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.


Penyidik menduga modus yang dilakukan tersangka adalah merangkap tiga jabatan fungsional sekaligus selama menjabat sebagai Dirut PDTS KBS periode 2016-2024. Selain itu, tersangka diduga menggunakan anggaran perusahaan tidak sesuai ketentuan, termasuk membuat laporan fiktif terkait penggunaan anggaran operasional dan kebutuhan pakan satwa.


Perkembangan terbaru, Choirul Anam telah dilimpahkan ke Kejari Surabaya bersama barang bukti pada Senin (16/11/2026) untuk menjalani proses hukum selanjutnya.


Dengan dijadwalkannya pemeriksaan empat pejabat KBS, penyidikan perkara ini kini memasuki tahapan yang menjadi perhatian publik. Penelusuran penggunaan anggaran, aliran dana, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan diharapkan dapat mengungkap perkara secara menyeluruh. Pada akhirnya, proses hukum yang transparan dan berdasarkan alat bukti menjadi kunci untuk memastikan pertanggungjawaban hukum sekaligus menjaga keberlangsungan Kebun Binatang Surabaya. (Red)


Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com

Komentar


bottom of page
analisa post 17.50 (0 menit yang lalu) kepada saya