Kelangkaan BBM di Bali, Prof.Salain Soroti Dampak terhadap Pariwisata dan Ekonomi Rakyat
Diperbarui: 11 jam yang lalu
DENPASAR - analisapost.com | Akademisi Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., memperingatkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian, sektor pariwisata, dan kehidupan masyarakat. Jika distribusi tidak segera dibenahi, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok hingga gejolak sosial.
Prof. Rumawan mengatakan, dampak kelangkaan BBM paling terlihat dari antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masyarakat bahkan harus menghabiskan waktu lima hingga enam jam untuk mendapatkan BBM. Sebagian warga memilih bertahan hingga tidur di SPBU agar tidak kehilangan giliran pengisian.
Namun, menurut dia, antrean tersebut hanya menggambarkan sebagian dari persoalan yang terjadi. Gangguan pasokan BBM juga berpotensi menghambat distribusi bahan makanan, termasuk ikan, serta mengganggu aktivitas nelayan yang menggunakan perahu bermotor karena kesulitan mendapatkan bahan bakar.
"Yang kita lihat hanya secara fisik orang-orang yang antre. Di balik itu sebenarnya terjadi problem di dalam roda ekonomi," ujarnya saat diwawancarai awak media Analisapost, Sabtu (17/10/26).
Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi BBM berpotensi menghambat pasokan bahan makanan, termasuk ikan. Nelayan yang menggunakan perahu bermotor juga dapat mengalami kesulitan melaut karena tidak memperoleh bahan bakar.
Dampak lainnya diperkirakan dirasakan sektor pariwisata, terutama transportasi darat dan laut. Keterbatasan BBM dapat mengganggu jadwal perjalanan wisata, operasional hotel, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada mobilitas wisatawan.
Prof. Rumawan juga menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh berpotensi mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Jika berlangsung tanpa penyelesaian terhadap persoalan pasokan, kondisi tersebut dapat menekan kegiatan ekonomi.
"Efek dominonya terjadi. Antara waktu yang terbuang dan nilai rupiah yang dikeluarkan masyarakat tidak sebanding," katanya.
Soroti Pengadaan BBM dan Perencanaan Ekonomi
Prof. Rumawan menilai gejala kekurangan BBM telah diketahui sejak awal perang sehingga persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi. Ia mengaku sempat mewawancarai pegawai SPBU yang menyebut pasokan tidak selalu tersedia karena harus menunggu pengiriman dari depo.
Menurut keterangan yang diterimanya, SPBU harus melunasi pembayaran terlebih dahulu secara tunai sebelum memperoleh pasokan.
"Artinya, Pertamina perlu uang tunai. Pertanyaannya, Pertamina sekarang membeli dari mana? Apakah dari Singapura atau negara lain?" ucapnya.
Ia menduga persoalan pembayaran dapat berkaitan dengan kelancaran pengadaan BBM. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari Pertamina dan pihak pemasok untuk memastikan penyebab keterlambatan distribusi.
Selain itu, Prof. Rumawan menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang, menurut perkiraannya saat wawancara, mendekati Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini dinilai dapat menambah beban pembayaran impor energi.
Ia memberikan ilustrasi perubahan kurs dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per dolar AS, yang berarti terdapat selisih Rp3.000 untuk setiap dolar yang dibutuhkan. Menurut dia, kenaikan tersebut perlu diperhitungkan bersama kewajiban pembayaran dan bunga apabila pengadaan menggunakan pembiayaan berbasis utang.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan berbagai proyek hingga akhir Desember, baik fisik maupun nonfisik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, ia menilai perencanaan ekonomi makro dan koordinasi antar kementerian perlu dievaluasi agar kebutuhan energi dan kemampuan pembiayaan dapat diperhitungkan secara menyeluruh.
Ia meminta pemerintah terbuka mengenai kondisi pasokan BBM dan tidak membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian. Ia juga berharap persoalan tersebut tidak menjadi pengalihan perhatian dari isu politik lainnya, meskipun tidak menyampaikan bukti yang memastikan adanya hubungan tersebut.
Kritik Sistem Ganjil-Genap dan Penjualan BBM Ilegal
Prof. Rumawan menilai penerapan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM belum menyelesaikan persoalan utama apabila ketersediaan pasokan belum pulih. Menurut dia, pembatasan tersebut lebih berfungsi mengatur pembelian dan mengendalikan kepanikan masyarakat.
Ia juga menyoroti dugaan penjualan BBM di luar jalur distribusi resmi dengan harga yang disebut mencapai Rp60.000. Harga tersebut perlu diverifikasi berdasarkan jenis BBM, lokasi, dan waktu penjualan.
Menurut Prof. Rumawan, kenaikan biaya transportasi akibat kelangkaan BBM dapat merembet ke harga beras, sayuran, daging, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya karena distribusi barang bergantung pada bahan bakar.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf atau membatasi pembelian, tetapi harus segera memperbaiki distribusi dan menjelaskan kondisi pasokan secara terbuka.
Ia juga mempertanyakan lambatnya penanganan persoalan tersebut. Menurut perkiraannya, perjalanan dari Jawa Timur menuju Bali dapat ditempuh dalam dua hingga tiga hari, meskipun kelancaran pengiriman tetap bergantung pada kesiapan pasokan dan proses distribusi.
Prof. Rumawan menyebut gejala kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait di masing-masing daerah.
Usulkan Distribusi Alternatif untuk Mengurai Antrean
Untuk mempercepat penanganan, Prof. Rumawan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan distribusi BBM melalui titik penyaluran alternatif, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada SPBU.
Ia menyarankan pelibatan lembaga terkait serta dukungan sumber daya dari instansi yang memiliki kapasitas operasional, termasuk pemadam kebakaran dan TNI, sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar penyaluran melalui pengecer resmi diperluas dan kemungkinan penjualan BBM dalam kemasan berukuran tertentu dipertimbangkan kembali. Menurut dia, kemasan satu liter, lima liter, atau ukuran lain dapat menjadi alternatif untuk mengurangi antrean, dengan tetap memenuhi ketentuan keselamatan, kualitas, dan distribusi.
Sebagai mencontoh, pembelian sebanyak 20 liter dapat dibagi menjadi empat kemasan berukuran lima liter. Namun, penerapan skema tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku.
Prof. Rumawan menekankan bahwa penanganan krisis perlu didukung perencanaan pasokan dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber minyak, proses pengolahan, pengiriman, penyimpanan di depo, sampai distribusi kepada masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu menghitung kebutuhan BBM dan menyediakan cadangan yang memadai agar keterlambatan pengiriman tidak langsung menyebabkan kekosongan pasokan.
Ia turut menyoroti besarnya kebutuhan energi di Bali diperkirakan sekitar 4,4 juta hingga 4,5 juta jiwa, sedangkan kendaraan bermotor mencapai sekitar 5,2 juta unit. Sementara itu, Denpasar disebut memiliki sekitar 700 ribu penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor sekitar 2,1 juta unit.
Dengan perbandingan tersebut, jumlah kendaraan di Denpasar diperkirakan sekitar tiga kali jumlah penduduknya. Prof. Rumawan menilai data kependudukan dan kendaraan perlu menjadi dasar perhitungan kebutuhan BBM yang lebih akurat, dengan tetap memperhatikan pola penggunaan kendaraan dan kebutuhan energi sektor lainnya.
Ia meminta pemerintah memastikan data kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi BBM digunakan secara terukur dalam penyusunan kebijakan.
Waspadai Gangguan Listrik dan Pasokan LPG
Ketika ditanya apakah Bali menjadi kelinci percobaan untuk mendorong peralihan ke energi listrik di tengah krisis BBM, Prof. Rumawan menilai langkah tersebut belum tentu menjadi solusi apabila kapasitas infrastruktur energi belum memadai.
Menurut dia, peralihan sebagian konsumen ke peralatan atau kendaraan listrik harus diimbangi kesiapan pembangkit dan jaringan listrik. Pasalnya, pembangkit menggunakan berbagai sumber energi, termasuk BBM, batu bara, dan gas. Gangguan pasokan bahan bakar bagi pembangkit tertentu dapat memengaruhi produksi listrik.
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan terganggunya pasokan LPG. Jika pasokan BBM dan LPG sama-sama bermasalah, operasional hotel, penggunaan generator listrik, pendingin ruangan, dan kegiatan dapur berpotensi ikut terganggu.
"Kalau semuanya terganggu, ini bisa berujung pada blackout di Bali," ujarnya, merujuk pada kemungkinan terburuk apabila persoalan energi tidak segera ditangani.
Prof. Rumawan menilai risiko gejolak sosial dapat meningkat apabila distribusi BBM tidak membaik dalam satu minggu ke depan. Ia menyebut Bali sangat bergantung pada pasokan dari luar pulau, terutama Jawa Timur, sehingga kelancaran pengiriman dan ketersediaan stok menjadi faktor penting.
Soroti Ketergantungan Impor dan Peran Wakil Rakyat
Prof. Rumawan juga menyinggung pengadaan minyak dari Rusia di tengah perang yang masih berlangsung. Menurut dia, kebutuhan dana tunai untuk transaksi energi dan pelemahan rupiah dapat menambah tekanan terhadap biaya pengadaan.
Namun, ia tidak menyampaikan rincian kontrak, nilai transaksi, atau komposisi sumber impor yang dapat memastikan besarnya dampak kondisi tersebut terhadap pasokan BBM di Bali.
Ia turut mempertanyakan pola pengolahan minyak mentah Indonesia di Singapura sebelum produk minyak didistribusikan kembali ke Indonesia. Menurut dia, persoalan tersebut perlu dievaluasi dari sisi kemandirian energi dan pengelolaan sumber daya nasional, dengan mengacu pada semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia juga mempertanyakan peran DPR RI dan DPD RI dalam mengawasi serta mendorong penyelesaian persoalan kelangkaan BBM. Menurut dia, masalah tersebut seharusnya mendapat perhatian serius pemerintah pusat karena pariwisata Bali memiliki kontribusi ekonomi dan devisa yang besar.
Ia mengingatkan, gangguan transportasi dan layanan wisata dapat memengaruhi kenyamanan pengunjung serta citra Bali di mata wisatawan internasional. Di sisi lain, pelemahan rupiah memang dapat membuat biaya wisata relatif lebih murah bagi pemegang mata uang asing, tetapi keuntungan tersebut tidak optimal jika akses dan layanan pariwisata terganggu.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui perbaikan distribusi, penguatan cadangan, keterbukaan informasi, dan evaluasi perencanaan energi nasional.
Peringatkan Kenaikan Harga dan Potensi Protes
Prof. Rumawan memperingatkan bahwa kelangkaan BBM yang terus berlangsung hingga sekitar 10 hari tanpa penyelesaian dapat memperbesar tekanan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, kenaikan biaya transportasi berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk beras dan ikan tongkol. Jika biaya distribusi terus meningkat, pedagang dapat meneruskan tambahan biaya tersebut kepada konsumen.
Ia juga mempertanyakan kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga apabila gangguan pasokan berlanjut, termasuk melalui subsidi transportasi dan kebijakan pengendalian harga.
Dalam skenario terburuk, ia menilai kenaikan biaya hidup dapat memperbesar keresahan masyarakat dan memicu aksi protes terhadap pemerintah.
"Ketika semua naik, rakyat akhirnya bisa turun ke jalan dan memprotes keras pemerintah. Ini analisis paling kritis," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera memastikan pasokan BBM kembali tersedia dan menangani dampaknya terhadap transportasi, pariwisata, serta kebutuhan pokok masyarakat. Keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga, menurut dia, menjadi bagian penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial yang lebih luas.(Dna)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar