Masyarakat Jakut Usulkan Terminal Truck Container kepada Gubernur Anis Baswedan
Jakarta, Analisa Post | Polemik kegiatan bongkar-muat peti kemas kontainer di wilayah Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok, yang masih mengunakan pemukiman warga sebagai pool atau tempat parkir menjadi momok bagi warga sekitar. Hal ini diutarakan Anung MHD dari Lembaga Suksesi Jakarta pada Sabtu (11/9/2021).
Kesemrawutan ini terbukti dengan masih banyaknya korban jiwa. Satu nyawa melayang per hari saat proses bongkar muat berlangsung. Hal itu pun menjadi persoalan berlarut-larut yang tidak mampu diatasi dan dicarikan jalan keluarnya oleh wali kota Jakarta Utara selama sekitar 10 tahun terakhir.
Selain korban jiwa, keberadaan kontainer-kontainer di pemukiman warga tersebut pun menambah dan memperparah kemacetan di Jakarta Utara. Tata ruang dan tata kelola kota menjadi PR besar bagi Pemprov DKI yang tidak kunjung usai, dalam hal ini wali kota Jakarta Utara.
"Saya mencatat sudah tiga kali pergantian kepemimpinan wali kota Jakarta Utara, namun kemacetan dan kematian di wilayah pemukiman dan kesemrawutan yang diakibatkan pool kontainer liar di pemukiman warga belum juga bisa teratasi dan mendapat solusi," tutur Anung dengan rasa kecewa.
Apek Saiman sebagai perwakilan dari komunitas masyarakat Jakarta Utara (KomJu) pun menggandeng dewan kota yang diwakili Tonce serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Utara, H. Suroto. Mereka menyambangi Direktur Operasional Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Satrio Witjaksono di kantornya, Marunda, Jakut. Kunjungan itu bertujuan dalam rangka mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang sudah akut menahun ini.
"Saya mendukung rencana pembentukan terminal truck container ini. Itu akan menindaklanjuti pembicaraan ke direktur operasional Kawasan Berikat Nusantara (KBN)," ujar Satrio
Persoalan mendasar adalah keberadaan pool kontainer atau depo di pemukiman warga. Itu sebenarnya tidak sesuai zona peruntukannya. Karena itu, tim sepakat untuk membuat sebuah terminal khusus truck container yang dianggap sebagai jawaban atas persoalan ini.
Sementara itu, tim ini menilai Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda sebagai tempat yang paling representatif dan dapat menjadi solusi untuk persoalan ini. “Ini adalah persoalan good will dari Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Di mana tim sudah sepakat dan menunjuk wali kota Jakarta Utara sebagai ketua tim untuk mencarikan solusi. Namun, selama tiga periode pergantian kepemimpinan wali kota Jakarta Utara, persoalan ini belum diselesaikan. Ada apa ini, apakah sesulit itu menata ruang di Kota Administratif Jakarta Utara?” ujar Apek Saiman melempar pertanyaan.
Di sisi lain, tim yang dipimpin wali kota Jakarta Utara dan beranggotakan dari beberapa organisasi masyarakat yang merepresentasikan perwakilan masyarakat Jakarta Utara ini berharap bisa membuahkan kebijakan dan regulasi. Tentu, itu, harus dipatuhi perusahaan pemilik tracking armada peti kemas. Tentunya, hal itu demi kabaikan masyarakat Jakarta Utara dan tata kelola ruang DKI Jakarta pada umumnya.
Namun jika persoal ini masih belum bisa diselesaikan, tim berencana melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik. (Hms/Ced)
Komentar