.jpg)
NTT - analisapost.com | Perwakilan Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi NTT (DJPb NTT), Catur Ariyanto Widodo dalam Konferensi Pers APBN Kita pada hari Selasa, (07/11/23) menjelaskan alokasi tambahan merupakan alokasi kriteria kinerja pemerintah Desa yang terdiri dari kinerja keuangan dan pembangunan desa, kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
Dana Desa untuk kategori kinerja pemerintah desa dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada DJPK dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Tambahan dana desa memang berbeda-beda setiap desa, karena ada kriterianya, misalnya ada desa yang meskipun kinerjanya bagus tetapi tidak mengirimkan APBDes dan laporan konsolidasi, sehingga besaran tambahan dana desanya lebih kecil dibandingkan desa yang mengirimkan data APBdes dan laporan konsolidasi," ujar dia.
Dalam tambahan ADD tersebut, lanjut Catur, terbesar ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk 51 desa dengan total sebesar Rp7,12 miliar.
Sementara di Kabupaten Kupang, ada 32 desa yang mendapatkan tambahan dana desa, dengan total pagu Rp 3, 72 miliar, sehingga pagu secara keseluruhan mencapai Rp 149,38 miliar. "Dengan demikian maka ada kenaikan alokasi dana desa di Provinsi NTT yang awalnya Rp2,68 triliu menjadi Rp 2,76 triliun," jelasnya.
"Untuk itu hingga 30 Oktober 2023, terdapat 225 desa telah menerima penyaluran Dana Desa tambahan sebesar Rp28,92 miliar," pungkasnya. (Jemsnere)
Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.