.jpg)
DENPASAR - analisapost.com | Dengan fokus pada peningkatan efesiensi penyaluran kredit pertanian, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah merumuskan strategi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian optimal.
Menurutnya hal ini sangat penting karena sektor pertanian merupakan penyumbang angka PDRB cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali. Hal tersebut diutarakannya dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali yang berlangsung di Ballroom Prama Sanur Beach, Sabtu (16/3/2024).
Hingga saat ini, Dewa Indra mencatat bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai platform kredit melalui lembaga perbankan untuk mendukung pelaku UMKM, petani.
"Program nasional yang telah cukup lama ada KUR dan yang patut kita apresiasi, BPD Bali berhasil menjadi terbaik kedua dalam penyaluran kredit ini," ucapnya.
Selain itu, ada pula kredit usaha tani yang murni luncuran BPD Bali yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Berikutnya yang paling baru, bank ini juga mendukung program Kementerian Pertanian RI dengan menyalurkan kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan).
Dalam konteks peningkatan permodalan bagi pelaku UMKM dan petani, Dewa Indra mengungkapkan penghargaan dan terima kasih kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan BPD Bali.
Meski demikian, ia yakin bahwa banyak layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani. Padahal seharusnya, peningkatan akses perbankan ini akan membantu petani lebih mudah mendapatkan permodalan yang mendukung usaha mereka.
Ditambahkan olehnya, kurangnya pemanfaatan kredit disebabkan oleh tingkat literasi yang masih rendah di kalangan petani menyebabkan banyak dari mereka tidak mengetahui program kredit yang tersedia. Dengan menyadari kendala ini , ia mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait untuk meningkatkan literasi dan edukasi bagi para petani.
"Kurangnya literasi di kalangan petani adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan," ujarnya.
Ia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing. "Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan," sebutnya.
Masih dalam arahannya, birokrat kelahiran Singaraja ini menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian. "Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini," cetusnya.
Data yang diperolehnya dari Dirut BPD Bali menyebutkan bahwa kredit yang tersalurkan untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen. Artinya, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan.
"Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika," bebernya.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma dalam sambutannya menegaskan komitmen dalam penguatan sektor UMKM dan pertanian. Komitmen itu ditunjukkan dengan kesuksesan lembaga keuangan yang dipimpinnya dalam penyaluran KUR. Hingga bulan Februari 2024, BPD Bali berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM.
"Ini telah melampaui target minimal 30 persen. Sehingga kami memperoleh insentif GWM dari BI," katanya.
Perlu dicatat bahwa insentif GWM (Giro Wajib Minimum) diberikan kepada bank yang menyediakan kredit untuk sektor-sektor prioritas yang memerlukan pemulihan seperti, KUR dan kredit hijau.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra Ananda R Mooy juga menyampaikan apresiasi atas komitmen BPD Bali dalam penyaluran KUR dan kredit untuk usaha perhatian.
Pihaknya mencatat, saat ini industri jasa keuangan Daerah Bali terjaga stabil dan solid. "Gambaran ini akan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Daerah Bali," pungkasnya.
Acara Rakor juga mencangkup peluncuran program kredit Alsintan dan penyampaian materi oleh sejumlah narasumber. Rakor tersebut, yang mengusung tema "Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan", dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota serta OPD yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian. (Dna)