.jpg)
SURABAYA - analisapost.com | Universits Airlangga (Unair) menyusul Universitas-universitas yang telah memberikan pernyataan sikap atau deklarasi kebangsaan dengan tajuk Unair Memanggil: Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik, Senin (5/2/24)
Pernyataan sikap ini dilaksanakan di depan halaman Gedung Pascasarjana, kampus Darmawangsa B, Universitas Airlangga Surabaya.
Sikap ini muncul sebagai respon terhadap keprihatinan dari kalangan dunia pendidikan Perguruan Tinggi terhadap permasalahan penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan nepotisme serta penegak hukum semakin menyimpang dan telah melenceng.
Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja harus dilawan. Karena pemerintah sudah diluar batas. Kebebasan berpendapat mulai terancam. Jadi siapa yang mengkritik presiden, langsung dilaporkan. Hal ini juga didukung lagi oleh TNI dan Polri digunakan sebagai alat untuk kepentingan dalam meraih kekuasaan.
Berikut pernyatan sikap
Ada empat poin yang dibacakan langsung Prof.Dr.Hotman Siahan:
Mengecam segala bentik praktek pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu maupun berpihak pada politik elektoral dan menghentikan segala praktek pelanggengan politik kekeluargaan.
Mendesak presiden dan aparat negara untuk menghormati dan menjamin kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam, karena negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia bukan segelintir elite penguasa.
Mendesak penyelenggara pemilu Luber, Jurdil, tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasaan dan mengutuk segala praktek jual beli suara atau politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu serta mengutuk segala praktek jual beli suara atau politik uang yang.dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warga negara.
Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademi diperguruan tinggi. Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah rasionalitas dan prikritinisme para insan akademika demi tenggaknya Republik.
Seusai menyatakan sikap Prof.Dr. Hotman Siahan mengatakan,"kampus ini hanya memberikan seruan moral. Kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa untuk menjalankan demokrasi,"ujarnya.
"Saya ingin menegaskan kami memiliki 2 orang martir yang sampai sekarang belum di temukan jasadnya yaitu Herman dan Bimo Petrus. Semua alumni Fisip Unair mungkin semua mengethui hal itu. Tapi kami melihat bahwa isu tentang itu tidak berkembang dengan baik. Karena itu kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di kampus ini pernah mengalami kekerasan oleh penguasa pada saat itu," ungkap Hotman kepada media.
"Kami tidak mengatasnamakan institusi, tetapi kami atas nama pribadi intlektual yang terpanggil melihat situasi negara ini. Kami adalah individu-individu keluarga besar Universitas Airlangga baik yang masih ada maupun alumni yang merasa terpanggil datang kesini untuk menyatakan sikap," tegasnya.
Sekedar meningatkan tahun 98 mahasiswa berjuang demi reformasi bahkan sampai sekarang 13 mahasiswa hilang. Maka melihat kondisi pemerintahan Jokowi seperti ini tidak salah kalangan kampus tegas menyatakan sikap menolak pembungkaman demokrasi.
Pihaknya meminta Presiden tetap menjaga netralitasnya, memegang teguh sumpah jabatannya, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan keluarganya.(Che)
Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.