BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur, Perkuat Fondasi Data untuk Kebijakan Pembangunan

SURABAYA - analisapost.com | Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur, Perkuat Fondasi Data untuk Kebijakan Pembangunan

Mengusung tema "Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera", forum yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi ajang konsolidasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat iklim investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam membangun ekosistem investasi yang semakin kondusif. Berbagai langkah strategis terus didorong, mulai dari percepatan harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung investasi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, pencanangan tersebut bukan sekadar menandai dimulainya kegiatan pendataan, melainkan menjadi momentum untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam sambutannya, Nashrul mengungkapkan bahwa perkembangan dunia usaha di Jawa Timur menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) Tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Timur mencapai sekitar 5,09 juta unit usaha atau meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya didasarkan pada informasi mengenai jumlah usaha. Pemerintah juga membutuhkan data yang lebih mendalam mengenai karakteristik usaha, sektor-sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini.

"Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kondisi ekonomi di Jawa Timur," ujarnya.

Menurut Nashrul, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa mendatang.

Ia juga menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin relevan di tengah pesatnya transformasi ekonomi dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ekonomi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta munculnya berbagai model bisnis baru memerlukan ketersediaan data ekonomi yang mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan yang adaptif.

Pada kesempatan tersebut, Nashrul turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus merupakan tanggung jawab bersama karena data yang dihasilkan akan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Nashrul mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.

"Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat," pesannya.

Melalui pencanangan tersebut, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi penyediaan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung kebijakan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.(*)