Menlu Taiwan Lin Chia-lung Serukan Penguatan Tatanan Internasional Berbasis Aturan
SURABAYA - analisapost.com | Menteri Luar Negeri Republik China (Taiwan) Lin Chia-lung menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memperkuat tatanan internasional berbasis aturan, menjaga penyelesaian sengketa secara damai, serta menolak ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata.
Lin mengatakan, tatanan internasional saat ini menghadapi tekanan yang semakin serius. Menurut dia, sejumlah negara otoriter berupaya melemahkan jaminan kelembagaan yang telah ada dan membentuk kembali norma-norma internasional berdasarkan kepentingannya.
"Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekuatan, kini secara terbuka ditantang dan diabaikan," ujar Lin Chia-lung.
Ia menilai masyarakat internasional berada pada titik penting. Menurutnya, negara-negara perlu bekerja sama untuk membela keadilan, menegakkan supremasi hukum, serta menjaga perdamaian dan keamanan.
Jika upaya tersebut tidak dilakukan, Lin memperingatkan bahwa kebebasan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan demokrasi berpotensi mengalami kemunduran bersama dengan tatanan internasional yang ada.
Lin menyebut kawasan rantai pulau pertama di Indo-Pasifik sebagai salah satu wilayah yang memperlihatkan pentingnya pilihan masyarakat internasional dalam mempertahankan tatanan berbasis aturan.
Menurut Lin, China terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer, serangan siber, dan tekanan ekonomi. Ia menilai langkah tersebut bertujuan mengubah aturan dan norma internasional secara sepihak serta meningkatkan tekanan terhadap keamanan kawasan.
Taiwan, kata Lin, berada di garis depan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi. Pemerintah Taiwan juga disebut tetap berkomitmen mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
"Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan bukan hanya menyangkut kepentingan Taiwan sendiri, melainkan merupakan isu yang harus menjadi perhatian bersama masyarakat internasional," kata Lin.
Ia menambahkan, Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan menjadi bagian penting dari rantai pasok global. Karena itu, stabilitas kawasan dinilai memiliki kaitan dengan keamanan dan kemakmuran global.
Lin merujuk pada berbagai pernyataan dalam KTT G7 serta pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan perhatian masyarakat internasional terhadap pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Dalam pernyataannya, Lin juga menyoroti Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2758 yang disahkan pada 1971.
Lin menilai China telah salah menafsirkan resolusi tersebut dengan mengaitkannya dengan apa yang disebut sebagai "Prinsip Satu China".
Menurut Lin, Resolusi 2758 hanya membahas persoalan representasi China di PBB. Ia mengatakan teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan tidak mengatur partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.
"China dengan sengaja menghubungkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 secara tidak tepat dengan apa yang disebutnya sebagai 'Prinsip Satu China'," ujar Lin.
Menurut dia, pendekatan tersebut digunakan untuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam PBB dan organisasi internasional lainnya.
Lin memperingatkan bahwa apabila hal tersebut tidak dihentikan, praktik tersebut dikhawatirkan menjadi preseden hukum yang berbahaya dan dapat memberikan dasar bagi China untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Taiwan di masa mendatang.
Taiwan Tawarkan Kontribusi Internasional
Meski tidak berpartisipasi sebagai anggota PBB, Lin mengatakan Taiwan tetap berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat internasional.
Menurutnya, Taiwan memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu komunitas internasional, khususnya dalam bidang manufaktur maju, penanggulangan bencana, dan kesehatan masyarakat.
Taiwan juga mendorong konsep "diplomasi terpadu" dan "diplomasi bernilai tambah" yang berfokus pada penguatan hubungan dengan mitra demokratis, peningkatan keamanan kolektif, dan penguatan ketahanan ekonomi.
Lin mengatakan Taiwan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki nilai dan prinsip yang sama untuk mendorong demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan.
Di bidang teknologi, Taiwan disebut memiliki peran penting dalam industri semikonduktor, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi lainnya. Menurut Lin, Taiwan berkomitmen membangun rantai pasok yang aman dan tangguh serta tidak bergantung pada pemerintahan otoriter.
Kerja Sama dengan Negara Mitra
Salah satu bentuk kontribusi Taiwan dilakukan melalui Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik. Melalui program tersebut, Taiwan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menciptakan kemakmuran bersama dengan menyediakan keahlian dan sumber daya yang dimiliki.
Program kerja sama tersebut diarahkan pada pengembangan berbagai solusi berbasis teknologi untuk menghadapi tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kapasitas lokal.
Lin mencontohkan kerja sama Taiwan dengan Paraguay dalam membangun sistem informasi medis terpadu, membantu Eswatini membangun fasilitas penyimpanan minyak strategis, serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Palau dalam mengembangkan layanan kesehatan cerdas.
Menurut Lin, berbagai program tersebut telah membantu meningkatkan kemampuan manajemen dan efisiensi administrasi, memperkuat keamanan energi, serta mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara mitra.
Lin juga menyatakan Taiwan sejalan dengan prioritas yang dikemukakan Khalilur Rahman, Presiden Majelis Umum PBB terpilih ke-81, yang menempatkan "memulihkan kepercayaan" dan "mendorong transformasi" sebagai agenda prioritas selama masa jabatannya.
Taiwan, kata Lin, siap membantu mewujudkan tujuan tersebut. Menurutnya, upaya membangun kembali kepercayaan dunia terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota masyarakat internasional secara adil dan setara.
"Selama masih ada anggota yang konstruktif dan dapat dipercaya yang mengalami pengucilan secara tidak adil, transformasi tidak akan dapat berhasil," ungkapnya.
Lin kemudian menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mempertahankan prinsip inklusivitas dan memastikan tidak ada pihak yang ditinggalkan. Ia juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai serta penolakan terhadap ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata.
Menurut Lin, tatanan internasional berbasis aturan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut harus terus dihormati tanpa pengecualian.
Ia menegaskan Taiwan memandang partisipasinya dalam sistem internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat perdamaian, keamanan, serta ketahanan ekonomi dan teknologi.
"Dunia bebas membutuhkan Taiwan, dan PBB yang lebih kuat serta lebih kredibel juga membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna di dalamnya," ujar Lin.
Ia menilai kerja sama dengan Taiwan dapat membantu memperkuat keamanan kolektif, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kemampuan masyarakat internasional menghadapi tekanan dari rezim otoriter.
Karena itu, Lin mendorong masyarakat internasional untuk mendukung partisipasi Taiwan yang bermakna dalam PBB. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan.(*)
Komentar