Pemerintah Pusat Apresiasi Gubernur Koster atas Kebijakan Larangan Plastik Sekali Pakai

DENPASAR - analisapost.com | Pemerintah Pusat dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, atas kebijakan progresif dalam pelestarian lingkungan, khususnya larangan penggunaan plastik sekali pakai di Pulau Dewata.

Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana dan Gubernur Bali, Wayan Koster

Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam pertemuan strategis di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).

Turut hadir dalam pertemuan itu para pejabat tinggi Kemenparekraf, seperti Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, dan Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto. Hadir pula para kepala daerah dari Buleleng, Karangasem, Gianyar, serta perwakilan organisasi pariwisata seperti ASITA, GIPI, dan PHRI.

Menteri Pariwisata, Widiyanti secara khusus menyoroti Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Koster dalam pelarangan plastik sekali pakai. Ini sejalan dengan semangat pembangunan pariwisata berkelanjutan,” ujar Menteri.

Dalam kesempatan itu, Menteri Widiyanti juga menegaskan pentingnya posisi strategis Bali sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia.

“Banyak orang lebih mengenal Bali dibanding Indonesia. Ini peluang besar, namun juga tanggung jawab besar,” katanya.

Ia menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, mulai dari kemacetan dan kepadatan di Bali Selatan, menjamurnya akomodasi ilegal seperti vila tanpa izin yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 5.000 unit hingga pengelolaan sampah dan minimnya edukasi wisatawan mancanegara (wisman).

Sebagai solusi jangka panjang, Kemenparekraf mendorong pembangunan infrastruktur seperti MRT atau subway, serta pengembangan destinasi di luar Bali Selatan. Menteri juga menegaskan pentingnya melanjutkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara sebagai bagian dari pemerataan pariwisata.

“Selain itu, kami siap mendukung program branding pariwisata dan wisata minat khusus, seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur. Kampanye edukasi besar-besaran mengenai ‘Do & Don’t’ bagi wisatawan untuk menghargai budaya lokal,,” tegasnya.

Menteri Pariwisata dan beberapa pejabat tinggi dalam pertemuan strategis di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah menyusun Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Menurutnya, pembangunan Bali difokuskan pada lima sektor utama: kemandirian energi tanpa PLTU batu bara, kedaulatan pangan, akses air bersih, pembangunan infrastruktur, serta penguatan transportasi publik.

Di sektor pariwisata, Bali menegaskan pendekatan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Melalui Perda Nomor 5 Tahun 2022, Pergub, dan sejumlah surat edaran, Pemprov Bali menerapkan regulasi ketat terhadap wisatawan.

“Wisman harus menunjukkan bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan membayar tourism levy. Kami juga menindak vila ilegal, bangunan tanpa pajak hotel dan restoran, serta mengontrol pembangunan hotel agar tidak merusak lahan produktif,” tegasnya.

Gubernur Koster juga memaparkan proyek-proyek strategis seperti pembangunan Turyapada Tower di Bali Utara dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Kedua proyek tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru, didukung kolaborasi dengan kabupaten/kota lain seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. (Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com