PKB Tetap Menjadi Ikon Budaya Bali Tanpa Kehadiran Presiden

DENPASAR - analisapost.com | Perdebatan mengenai absennya Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) kembali mencuat pada penyelenggaraan PKB XLVIII Tahun 2026. Namun, jika menilik sejarah panjang festival budaya terbesar di Bali tersebut, kehadiran kepala negara bukanlah faktor utama yang menentukan penting atau tidaknya PKB.

PKB Tetap Menjadi Ikon Budaya Bali Tanpa Kehadiran Presiden (Foto: Div)

Sejak pertama kali digelar pada 1979, PKB lahir sebagai ruang ekspresi dan pelestarian budaya masyarakat Bali. Festival ini digagas oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, yang memandang Bali tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai peradaban yang harus dijaga dan diwariskan.

Pada penyelenggaraan perdana, PKB dibuka langsung oleh Ida Bagus Mantra, bukan oleh Presiden Republik Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa legitimasi dan kekuatan PKB sejak awal bertumpu pada prakarsa masyarakat Bali, bukan pada kehadiran pejabat tertinggi negara.

PKB dibentuk sebagai wadah bagi seniman, desa adat, banjar, sanggar, sekaa, perajin, dan masyarakat Bali untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kebudayaannya. Festival ini juga menjadi ruang bagi lahirnya karya-karya baru tanpa meninggalkan akar tradisi yang menjadi identitas Bali.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, ketika sistem pemerintahan sangat sentralistis, Presiden Soeharto tidak selalu hadir membuka PKB. Dari 20 kali penyelenggaraan PKB sepanjang 1979 hingga 1998, Presiden Soeharto hanya tercatat membuka acara sebanyak dua kali, yakni pada PKB IX tahun 1987 dan PKB XVII tahun 1995.

Sebagian besar pembukaan PKB pada periode tersebut dilakukan oleh pejabat negara lainnya, mulai dari wakil presiden, menteri, menteri koordinator, Menteri Sekretaris Negara, hingga gubernur. Di antaranya Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, dan Try Sutrisno, serta Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Joop Ave pada 1997. Sementara pada 1998, PKB dibuka oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.

Data tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan perkembangan PKB tidak bergantung pada kehadiran Presiden. Meski lebih sering dibuka oleh pejabat selain kepala negara, PKB tetap berkembang menjadi salah satu ikon kebudayaan Bali yang dikenal luas.

Kehadiran Presiden memang memiliki nilai simbolis. Namun dalam konteks kebudayaan, substansi festival dinilai lebih penting dibandingkan aspek seremonial. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana ruang bagi seniman, pelaku budaya, dan masyarakat adat terus terjaga serta berkembang dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Gubernur Wayan Koster Lepas Peed Aya, Tandai Pembukaan Pesta Kesenian Bali XLVIII

Antropolog Prancis Michel Picard pernah menyebut bahwa budaya merupakan ciri utama yang mendefinisikan Bali. Menurutnya, Bali dikenal dunia bukan semata karena sektor pariwisatanya, melainkan karena kekayaan budaya yang mencakup agama, adat istiadat, seni, ritus, arsitektur, bahasa, aksara, hingga kehidupan komunal masyarakatnya.

Picard juga menilai kebudayaan Bali selalu berada dalam dinamika antara pelestarian warisan budaya dan tuntutan industri pariwisata. Dalam konteks tersebut, PKB memiliki peran penting sebagai ruang yang mempertemukan tradisi dan inovasi, kepentingan budaya dan ekonomi, serta lokalitas dan panggung global.

Pandangan serupa disampaikan sejarawan I Nyoman Wijaya. Dalam kajiannya mengenai relasi kuasa dalam pengelolaan pariwisata Bali, ia menilai PKB merupakan arena yang mempertemukan negara, elite lokal, seniman, industri pariwisata, dan masyarakat.

Di dalamnya terdapat berbagai kepentingan dan proses representasi budaya, namun juga menjadi ruang bagi masyarakat Bali untuk terus beradaptasi dan melahirkan bentuk-bentuk kesenian baru.

Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang membuka PKB dinilai tidak boleh mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kebudayaan Bali tetap menjadi subjek utama.

Seniman, desa adat, sanggar, sekaa, dan generasi muda perlu mendapatkan ruang yang memadai untuk berekspresi, melakukan regenerasi, serta memperoleh penghargaan atas kontribusinya terhadap pelestarian budaya.

Barisan peserta membawa atribut budaya yang sarat makna dalam rangkaian Peed Aya Pesta Kesenian Bali.(Foto:Div)

Pandangan bahwa absennya Presiden berarti pemerintah pusat tidak hadir dalam PKB juga dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui sosok Presiden, tetapi juga melalui kebijakan, dukungan anggaran, keterlibatan kementerian, kurasi nasional, serta pengakuan terhadap kegiatan budaya daerah.

Contoh tersebut terlihat pada penyelenggaraan PKB ke-43 tahun 2021 saat pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo membuka acara secara virtual dari Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti kreativitas dan ketahanan masyarakat Bali dalam menghadapi tekanan pandemi, bukan aspek protokoler acara.

Pada PKB XLVIII Tahun 2026, pembukaan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kondisi ini dinilai sejalan dengan sejarah dan semangat awal PKB yang lahir dari kepemimpinan kebudayaan Bali sendiri. Sementara itu, pemerintah pusat tetap terlibat melalui kehadiran unsur Kementerian Pariwisata serta dukungan nasional melalui program Karisma Event Nusantara.

Penyelenggaraan PKB tahun ini juga berlangsung dalam skala besar. Sebanyak 23.936 seniman terlibat dengan partisipasi ratusan sekaa, sanggar, dan yayasan seni. Terdapat 10 kategori kegiatan utama yang digelar, yakni Peed Aya, Rekasadana, Kandarupa, Utsawa, Wimbakara, Kriya Loka, Widyatula, Adi Sewaka Nugraha, Jantra Tradisi Bali, dan Bali World Culture Celebration.

Selain menjadi ruang ekspresi budaya, PKB juga membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kerajinan lokal.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa PKB harus diselenggarakan secara profesional, berkualitas, tertib, aman, nyaman, dan terintegrasi. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara tema yang diusung dengan karya-karya yang ditampilkan selama festival berlangsung.

"Kita ingin PKB diselenggarakan secara profesional, berkualitas, tertib, aman, nyaman, dan terintegrasi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan tema yang diangkat tercermin dalam setiap karya dan pertunjukan yang ditampilkan," ujar Koster.

Menurut Koster, kualitas tata kelola dan substansi penyelenggaraan menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan perdebatan mengenai kehadiran tokoh tertentu dalam seremoni pembukaan.

Sejarah menunjukkan bahwa kebudayaan bertahan bukan karena seremoni, melainkan karena terus dipraktikkan, diwariskan, dan diberi ruang untuk berkembang. Dalam konteks tersebut, PKB menjadi salah satu wadah penting bagi keberlanjutan budaya Bali.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Djelantik, menegaskan bahwa pelaksanaan PKB tidak bergantung pada kehadiran Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, festival tersebut telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Bali yang tetap berlangsung dari generasi ke generasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ni Luh menanggapi berbagai spekulasi terkait ketidakhadiran Presiden dalam pembukaan maupun rangkaian kegiatan PKB XLVIII Tahun 2026.

Ia menilai kehadiran Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian PKB menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap Bali tetap berjalan.

"PKB adalah milik masyarakat Bali. Ada atau tidaknya Presiden, PKB tetap berlangsung. Jangan sampai perhatian kita teralihkan dari esensi utama acara ini, yaitu merawat dan memuliakan kebudayaan Bali," kata Ni Luh.

Menurutnya, kehadiran Presiden dalam sebuah acara budaya tentu menjadi sebuah kehormatan. Namun, keberlangsungan PKB tidak boleh diukur dari siapa yang hadir, melainkan dari semangat masyarakat dan para seniman yang terus menjaga tradisi dan warisan budaya Bali.

Setiap langkah dalam prosesi ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan budaya.(Foto: Div)

"Yang terpenting adalah bagaimana para seniman, budayawan, komunitas, dan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk berkarya dan menampilkan kekayaan budaya Bali kepada dunia," ujarnya.

Ni Luh juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum PKB untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata Bali.

"Fokus kita seharusnya pada karya-karya yang ditampilkan, kreativitas para seniman, serta pesan budaya yang ingin disampaikan kepada generasi muda. Itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang hadir atau tidak hadir," tegasnya.

Ia berharap seluruh masyarakat Bali terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan PKB agar perhelatan budaya terbesar di Pulau Dewata tersebut dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

"PKB adalah rumah besar kebudayaan Bali. Tugas kita bersama adalah menjaga dan memastikan rumah itu tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada anak cucu kita," pungkas Ni Luh. (Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com