Gubernur Koster Dorong Pembiayaan Pindar Lebih Produktif, Literasi Keuangan Diperkuat

DENPASAR - AnalisaPost | Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pengembangan teknologi finansial (fintech), termasuk layanan pinjaman daring (Pindar), berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan digital perlu dibarengi pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta risiko agar masyarakat tidak terjebak dalam utang konsumtif.

Gubernur Bali Wayan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan (Foto : Ist)

Hal itu disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).

Koster menilai fintech memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan. Namun, perkembangan industri tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait pola penggunaan pembiayaan yang masih didominasi kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sementara itu, hanya sekitar sepertiga pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif. Kondisi tersebut masih berada di bawah target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengarahkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap ke sektor produktif. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucap Koster.

Untuk Bali, Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih diarahkan kepada kegiatan usaha produktif. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi antara lain pertanian organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengusaha muda yang tengah membangun dan mengembangkan bisnis.

Ia juga meminta industri Pindar memahami karakteristik dan ekosistem usaha di Bali. Menurutnya, Bali tidak semestinya hanya dipandang sebagai pasar, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi daerah.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Koster menegaskan, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam membangun industri pembiayaan digital yang sehat. Kemudahan memperoleh pinjaman tanpa disertai pemahaman yang memadai dinilai dapat meningkatkan risiko masyarakat mengambil keputusan berutang secara impulsif.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Karena itu, Koster meminta pelaku industri Pindar tidak semata-mata mengejar pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan industri, menurutnya, harus dibarengi dengan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan sasaran penyaluran, serta perlindungan terhadap konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperluas edukasi literasi keuangan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Bali memiliki jaringan 1.500 Desa Adat yang dapat menjadi salah satu saluran edukasi.

Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di tingkat SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali. Jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas edukasi mengenai keuangan digital.

“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.

Koster berharap industri Pindar dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Ia menilai perusahaan pembiayaan digital idealnya tidak hanya hadir untuk mendapatkan pasar, tetapi juga memahami karakteristik masyarakat dan dunia usaha di Bali serta ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang berpartisipasi dalam Fintech Lending Days 2026.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pembiayaan digital di Indonesia sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian Bali. “Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Menurutnya, terdapat sekitar 440 ribu UMKM di Bali yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Bernadino mengatakan tantangan industri Pindar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana, tetapi juga bagaimana memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri, penyaluran dan penagihan pembiayaan secara bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia's Digital Financing Ecosystem”. Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, serta mitra strategis.

Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dan industry showcase. Forum tersebut juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.(*)