Korupsi Menggerogoti Demokrasi, Mahasiswa Ditantang Berani Mengawasi Kekuasaan

SURABAYA - analisapost.com | Praktik korupsi dan penurunan kualitas demokrasi menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Dalam menghadapi persoalan tersebut, mahasiswa memiliki peran penting untuk bersikap kritis, berani menyampaikan pendapat, serta turut mengawasi jalannya kekuasaan.

Dalam pemaparannya, Prof. Zainal mengkritisi pandangan yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia (Foto: Div)

Pesan tersebut disampaikan pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., yang akrab disapa Prof. Uceng, dalam kuliah umum bertajuk “Merdeka tapi Korupsi” yang digelar di Dian Auditorium Universitas Ciputra (UC) Surabaya,Sabtu (7/11/26).

Kegiatan ini diikuti ratusan mahasiswa dan akademisi lintas kampus, dipandu Kandi Aryani Suwito, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus Dosen Luar Biasa Universitas Ciputra Surabaya bertindak sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Prof. Zainal mengkritisi pandangan yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya, anggapan tersebut berbahaya karena berpotensi membuat praktik korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah sehingga semakin sulit diberantas.

"Korupsi bukan persoalan budaya, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, dan buruknya tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia menjelaskan dampak korupsi, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara. Praktik tersebut juga dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta memperlebar kesenjangan sosial.

Untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi di Indonesia, Prof. Zainal menyinggung distribusi kekayaan yang dinilai belum merata. Ia menyebut kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta rakyat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik yang berkeadilan. Karena itu, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan korupsi, Prof. Zainal juga mengajak mahasiswa menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menilai kualitas demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak memahami bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditandai dengan adanya kebebasan dan proses politik (Foto: Div)

Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak seharusnya hanya menjadi hafalan atau simbol dalam kegiatan seremonial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata, mulai dari penghormatan terhadap kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, hingga pemerataan keadilan sosial.

"Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan atau simbol dalam kegiatan seremonial. Nilai-nilainya harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata." tegasnya.

Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak memahami bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditandai dengan adanya kebebasan dan proses politik. Pengawasan terhadap kekuasaan, keberanian menyampaikan kritik, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi.(Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com