Srikandi Bergerak Bagikan Pembalut kepada Polwan dan Suarakan Lima Tuntutan
SURABAYA - analisapost | Aksi damai yang digelar Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB) bersama kelompok perempuan Srikandi Bergerak di Taman Apsari, Surabaya, Minggu sore (8/11/2026), berlangsung dengan cara berbeda.
Aksi yang mengusung semangat Suroboyo Wani tersebut diikuti sekitar 200 orang dari berbagai elemen masyarakat sipil. Mereka terdiri atas ibu rumah tangga, tenaga medis, kalangan profesional, hingga akademisi yang tergabung dalam gerakan Srikandi Bergerak dan ASAB.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah pembagian pembalut kepada polisi wanita (Polwan) yang bertugas mengamankan kegiatan. Aksi ini merupakan bentuk sindiran terhadap kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut yang dinilai membebani perempuan karena merupakan kebutuhan dasar yang digunakan secara rutin.
Juru Bicara Srikandi Bergerak, Putri Bunga, mengatakan pembagian pembalut tersebut merupakan pesan kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan pengenaan pajak terhadap kebutuhan menstruasi perempuan.
Menurutnya, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk pembalut dinilai tidak tepat, terlebih bagi perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang harus menghadapi tekanan ekonomi.
"Kok mereka tega gitu, memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga. Kok dipajaki gitu. Ini tuh kita memberikan ke mereka tuh sebagai bentuk sarkasme kalau misalnya kita bisa loh saling mendahulukan kepentingan rahim kita," kata Putri Bunga.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah mengenakan pajak terhadap produk yang menjadi kebutuhan rutin perempuan setiap bulan.
Selain menyuarakan persoalan pajak pembalut, ASAB menyampaikan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya, penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan ASAB meliputi:
Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut didasarkan pada penilaian massa terhadap sejumlah persoalan pemerintahan, antara lain kerusakan hutan, ketidakstabilan pasar modal atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lambatnya penanganan bencana, kasus keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), rangkap jabatan pejabat, kabinet yang dinilai terlalu gemuk, serta lemahnya transparansi keuangan negara.
Kedua, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. ASAB menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga krisis kemanusiaan yang dampaknya meluas hingga melintasi batas provinsi dan negara.
Ketiga, meminta penghentian program yang dinilai boros anggaran, tidak berpihak kepada rakyat, dan berpotensi melemahkan demokrasi. Program yang menjadi sorotan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes), Program Strategis Nasional (PSN), serta pembentukan Batalyon Teritorial Pembantu.
Keempat, mendesak perbaikan tata kelola pemerintahan di berbagai bidang. ASAB menyoroti tekanan ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai tidak diimbangi peningkatan upah yang layak. Mereka juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai instansi, sulitnya masyarakat memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, serta belum membaiknya kesejahteraan tenaga medis dan tenaga pendidik.
Kelima, mendesak penghentian tindakan represif terhadap masyarakat serta menolak perluasan peran militer di ranah sipil. ASAB menilai pengembangan peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, semakin meluas ke ruang kehidupan sipil, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Melalui tuntutan tersebut, massa juga menyampaikan penilaian bahwa pemerintah belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, mereka mendesak Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya.
Perwakilan Srikandi Bergerak, Anastasia Putri, menjelaskan gerakan tersebut berawal dari keresahan sejumlah perempuan yang berkembang melalui media sosial. Kesamaan pandangan terhadap berbagai persoalan mendorong mereka berkumpul dan menyampaikan aspirasi secara bersama-sama, meskipun sebelumnya tidak seluruh anggota saling berkomunikasi secara langsung.
"Kita bertemu di sosmed meskipun kita tidak secara gamblang berkomunikasi. Ini semua berawal dari keresahan ibu-ibu. Adapun permasalahan yang dikeluhkan meliputi MBG, kebakaran hutan, bencana alam, dan lain-lain. Kurang lebih ada 12 tuntutan," jelas Anastasia
Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak akan berhenti pada aksi di Taman Apsari. Srikandi Bergerak bersama elemen masyarakat lainnya berencana terus mengawal tuntutan hingga ada bukti nyata atas pemenuhannya.
"Kita akan bawa terus sampai kerja nyata mereka terbukti. Kalau sampai tidak terpenuhi, kita akan menuntut terus atau mereka semua mundur. Akan ada aksi berikutnya dan kita akan jalankan sampai janji itu terbukti. Pasti kita tidak akan stop sampai di sini," ujarnya.
Anastasia menyebutkan, peserta aksi berasal dari berbagai latar belakang dan daerah. Selain Surabaya, sejumlah perempuan dari Kediri hingga Pandaan turut bergabung dalam gerakan tersebut.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam aksi merupakan bentuk keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan, ibu, dan anak. Ia berharap perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk membangun solidaritas.
"Harapan kami untuk ibu-ibu yang sedang berjuang, apa pun latar belakangnya, kita tetap berjuang bersama. Tidak ada perbedaan ras, suku, dan agama. Semua yang baik itu berawal dari rumah," katanya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan gerakan tersebut berkembang lebih luas hingga tingkat nasional. Menurutnya, perjuangan bersama diperlukan agar kondisi Indonesia dapat kembali pulih, baik bagi masyarakat maupun lingkungan dan satwa.
Sementara itu, perwakilan Srikandi Bergerak lainnya, Dewi, menjelaskan bahwa pembalut yang dibagikan dalam aksi tersebut berasal dari donasi anggota gerakan. Bantuan itu dikumpulkan dari sejumlah perempuan asal Surabaya yang bekerja di Bali, kemudian dikirimkan untuk dibagikan dalam kegiatan tersebut.
Pembagian tidak hanya menyasar sesama peserta demonstrasi, tetapi juga Polwan yang bertugas di lapangan. Dewi mengatakan, perempuan yang bertugas sebagai aparat kepolisian juga memiliki kebutuhan biologis yang sama, termasuk mengalami menstruasi.
"Kalau bagi kami, Polwan juga perempuan, kena menstruasi juga, ya kan? Mereka juga kena pajak PPN pembalutnya. Ya kita bagilah, berbagi ke mereka gitu aja," ucap Dewi.
Ia berharap pemerintah menghapus PPN terhadap produk pembalut karena menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.
"Harapannya itu dihapus ya, sesuai tuntutannya Srikandi, pembalut sebaiknya tidak dikenai PPN gitu," ujarnya.
Dari pantauan AnalisaPost, aksi berlangsung melalui berbagai kegiatan, mulai dari mimbar bebas, pembentangan spanduk, bernyanyi, pembacaan puisi, hingga penulisan harapan dan tuntutan di atas kain putih panjang sebagai simbol harapan bersama terhadap perubahan Indonesia.
Kedatangan peserta disambut sejumlah Polwan. Sebuah spanduk bertuliskan "Selamat Datang Pejuang Aspirasi" juga terlihat di lokasi. Sebagai simbol perdamaian, aparat kepolisian membagikan bunga kepada peserta untuk menjaga suasana tetap kondusif. Puluhan personel kepolisian turut berjaga di depan Gedung Negara Grahadi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
Melalui aksi tersebut, ASAB dan Srikandi Bergerak menegaskan komitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka berharap berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari kebutuhan dasar perempuan hingga kebijakan pemerintahan, mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata. (Che)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar