Prof Zainal Arifin Mochtar Kritik Anggapan Korupsi sebagai Budaya, Dorong Generasi Muda Berani Melawan
Diperbarui: 8 jam yang lalu
SURABAYA - analisapost.com | Praktik korupsi yang terus berulang dinilai menjadi salah satu hambatan serius bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut lemahnya integritas penyelenggara pemerintahan, ketimpangan sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Persoalan itu menjadi sorotan dalam kuliah umum bertajuk "Merdeka tapi Korupsi" yang digelar Universitas Ciputra (UC) Surabaya di Dian Auditorium, Gedung Utama UC, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., yang akrab disapa Prof. Uceng.
Diskusi dipandu Kandi Aryani Suwito, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga sekaligus Dosen Luar Biasa Universitas Ciputra Surabaya.
Dalam pemaparannya, Prof. Uceng mengkritisi pandangan yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya, anggapan tersebut justru berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai moral, hukum, dan kehidupan sosial.
"Jika korupsi dianggap sebagai budaya, maka seorang koruptor secara keliru dapat disetarakan dengan seorang budayawan," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai luhur yang diwariskan antargenerasi. Sementara itu, korupsi merupakan tindakan menyimpang yang dapat tumbuh akibat lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.
Lebih jauh, Prof. Uceng menjelaskan bahwa korupsi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kualitas kebijakan publik, dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Praktik tersebut juga memperlebar kesenjangan ekonomi serta membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan secara merata.
Sebagai gambaran ketimpangan kekayaan di Indonesia, ia mengungkapkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan refleksi bersama mengenai distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang Pancasila sebatas slogan atau simbol seremonial, melainkan menjadikannya pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga kelima, harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila juga perlu menjadi landasan untuk mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak berkembang menjadi otoritarianisme maupun praktik korupsi yang sistemik.
Pemberantasan Korupsi Membutuhkan Pembenahan Menyeluruh
Dalam sesi diskusi, Prof. Uceng juga menyoroti persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan keberadaan lembaga penegak hukum.
Ia menilai persoalan korupsi memiliki banyak dimensi, mulai dari persoalan hukum, keseriusan pemerintah, hingga efektivitas kelembagaan. Karena itu, penanganannya membutuhkan pembenahan secara menyeluruh dan dilakukan secara bersamaan.
"Saya sih melihat problemnya terlalu jamak, mulai dari korupsi sendiri, keseriusan negaranya sendiri, peran kelembagaan tidak berjalan efektif. Maka, problem menyelesaikannya harus dilakukan semua. Misalnya, undang-undangnya harus diperbaiki, sistem kelembagaannya juga harus diperbaiki. Cuma apa yang awal harus dilakukan, pastinya kita menjawabnya berbeda-beda, tetapi pemerintah harus lebih serius," paparnya.
Ia menegaskan, pembenahan regulasi dan kelembagaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keseriusan pemerintah menjadi salah satu faktor penting agar strategi pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.
Prof. Uceng juga menyinggung keberhasilan Hong Kong dalam membersihkan aparat penegak hukum sebagai salah satu contoh yang dapat dipelajari. Namun, menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan strategi yang sesuai dengan kondisi dan persoalan di dalam negeri.
"Bicara hukum di Indonesia untuk situasi sekarang ini tentu tidak, banyak negara yang berhasil seperti Hong Kong berhasil, polanya membersihkan aparat penegak hukum dulu. Apakah Indonesia harus mengikuti Hong Kong, itu urusan lain. Memang dibutuhkan strategi yang pas. Problemnya strategi apa yang pas, lalu siapa yang melakukannya," ujarnya.
Generasi Muda Diminta Tidak Menjadi Penonton
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Prof. Uceng menilai generasi muda masih menjadi salah satu sumber harapan bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia mendorong mahasiswa dan anak muda agar tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan politik maupun sosial. Menurutnya, pergantian kekuasaan dan perubahan rezim merupakan bagian dari dinamika kehidupan bernegara, sehingga generasi muda perlu mengambil peran dalam menentukan arah perubahan.
"Melihat kaum muda sekarang, pastinya masih ada harapan. Kekuasaan selalu silih berganti, rezim silih berganti. Keinginan anak muda mengalami perkembangan. Sekarang tinggal bagaimana menyalakan harapan itu, kemudian bagaimana mengonversi teman-teman anak muda mau mengagregasi harapan itu, bagaimana anak-anak muda menyepakati apa agendanya dan siapa yang melakukan,” jelasnya kepada awak mediaAnalisaPost usai kegiatan.
Ia juga menegaskan pentingnya keberanian moral dan integritas intelektual bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.
"Anak muda adalah pemilik masa depan. Karena Anda adalah pemilik masa depan, maka Anda harus memimpin di masa mendatang. Itu harga mati," ujarnya.
Melalui kuliah umum tersebut, Universitas Ciputra Surabaya menegaskan peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan keterampilan profesional, tetapi juga sebagai ruang pembentukan integritas, kepekaan sosial, serta tanggung jawab moral.
Tema "Merdeka tapi Korupsi" menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang menjunjung hukum, keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
Sebab, cita-cita kemerdekaan hanya dapat diwujudkan apabila kekuasaan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab, sementara seluruh elemen masyarakat berani mengambil bagian dalam mengawasi serta memperjuangkan kehidupan berbangsa yang lebih adil.(Che/Dna)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar