Memulihkan Kepercayaan: Posisi yang Semestinya bagi Taiwan di Dunia Bebas
SURABAYA - analisapost.com | Tatanan internasional berbasis pada aturan kini menghadapi tekanan yang semakin serius. Negara-negara otoriter demi kepentingan mereka sendiri, berupaya melemahkan jaminan kelembagaan yang telah ada serta membentuk kembali norma-norma internasional.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Taiwan, Dr. Lin Chia-lung dalam siaran pers yang diterima analisapost.com, Selasa, 15 September 2026.
Bahkan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekuatan, kini secara terbuka ditantang dan diabaikan.
Masyarakat internasional saat ini berada pada titik yang sangat menentukan. Jika negara-negara tidak bekerja sama untuk membela keadilan, menegakkan supremasi hukum, serta menjaga perdamaian dan keamanan, maka kita akan menyaksikan kebebasan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan demokrasi perlahan runtuh bersama dengan tatanan dunia yang ada.
Rantai pulau pertama di kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling jelas menunjukkan pentingnya pilihan tersebut.
China terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer, serangan siber, dan tekanan ekonomi, dengan tujuan mengubah aturan dan norma internasional secara sepihak. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap keamanan kawasan semakin meningkat.
Taiwan berada di garis depan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi, dan akan terus berkomitmen teguh untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukan hanya menyangkut kepentingan Taiwan sendiri, melainkan merupakan isu yang harus menjadi perhatian bersama masyarakat internasional.
Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan juga merupakan mata rantai penting dalam rantai pasok global.
Pentingnya Selat Taiwan bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam pernyataan-pernyataan dari KTT G7 serta pertemuan tingkat menteri lainnya yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lain.
Berbagai pernyataan tersebut mencerminkan suara bersama masyarakat internasional yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
China dengan sengaja mensalahtafsirkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan dengan demikian sedang mengikis tatanan internasional yang berbasis pada aturan.
Resolusi tersebut disahkan pada tahun 1971 dan hanya membahas persoalan mengenai representasi China di PBB.
Teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan juga tidak membahas partisipasi Taiwan dalam sistem PBB. Namun, China dengan sengaja menghubungkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 secara tidak tepat dengan apa yang disebutnya sebagai “Prinsip Satu China”.
Dengan cara tersebut, China berupaya menghalangi partisipasi Taiwan dalam PBB dan organisasi internasional lainnya. Jika hal ini tidak dihentikan, tindakan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi preseden hukum yang berbahaya dan memberikan dasar bagi China untuk menggunakan kekuatan senjata terhadap Taiwan di masa mendatang.
Meskipun Taiwan dikecualikan dari PBB, Taiwan tetap berupaya menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat internasional. Kekuatan yang dimiliki Taiwan dalam bidang manufaktur maju, penanggulangan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi komunitas internasional dalam berbagai cara.
Taiwan mendorong “diplomasi terpadu” dan “diplomasi bernilai tambah”, yang berfokus pada penguatan hubungan dengan mitra demokratis, peningkatan keamanan kolektif, dan penguatan ketahanan ekonomi.
Taiwan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki nilai dan prinsip yang sama untuk memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia.
Sebagai pemimpin penting dalam bidang semi konduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan berkomitmen membangun rantai pasok yang aman dan tangguh serta tidak bergantung pada pemerintahan otoriter.
Melalui Proyek Kemakmuran Sekutu Diplomatik, Taiwan bersama negara-negara mitra berupaya menciptakan kemakmuran bersama. Dengan menyediakan keahlian dan sumber daya yang dimiliki Taiwan, Taiwan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mengembangkan berbagai program berbasis teknologi guna menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.
Contoh konkretnya antara lain bekerja sama dengan Paraguay dalam membangun sistem informasi medis terpadu, membantu Eswatini membangun fasilitas penyimpanan minyak strategis, serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Nasional Palau dalam mengembangkan layanan kesehatan cerdas.
Program-program tersebut telah berhasil meningkatkan kemampuan manajemen dan efisiensi administrasi negara-negara sahabat, meningkatkan keamanan energi, serta mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan berkelanjutan.
Taiwan sejalan dengan prioritas yang dikemukakan oleh Khalilur Rahman, Presiden Majelis Umum PBB terpilih ke-81, yaitu menjadikan “memulihkan kepercayaan” dan “mendorong transformasi” sebagai agenda prioritas selama masa jabatannya. Taiwan juga telah siap untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.
Membangun kembali kepercayaan dunia terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota masyarakat internasional secara adil dan setara. Selama masih ada anggota yang konstruktif dan dapat dipercaya yang mengalami pengucilan secara tidak adil, transformasi tidak akan dapat berhasil.
Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama mempertahankan prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, menyelesaikan sengketa secara damai, serta melarang ancaman atau penggunaan kekuatan senjata.
Tatanan internasional yang berbasis pada aturan, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, harus terus dihormati dan tidak boleh ada pengecualian.
Dunia bebas membutuhkan Taiwan dan PBB yang lebih kuat serta lebih kredibel juga membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna di dalamnya. Bekerja sama dengan Taiwan akan membantu memperkuat keamanan kolektif, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kemampuan kita bersama dalam menghadapi tekanan dari rezim otoriter.
Oleh karena itu, memastikan Taiwan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam PBB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis pada aturan. (*)
Komentar