Pemprov Bali Tegaskan Komitmen Lindungi Kesejahteraan Hewan, Siap Tindak Pelaku Kekerasan Satwa
- analisapost
- 17 jam yang lalu
- 3 menit membaca
BADUNG - analisapost.com | Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan hewan sebagai bagian dari upaya memuliakan manusia, alam, dan budaya yang menjadi salah satu visi pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) Global Summit 2026 yang digelar di Hotel Rani, Kuta, Bali, pada 11-12 Juni 2026 yang diselenggarakan oleh Asia for Animals (AfA) Coalition bersama Yayasan Animalia Sintesia Indonesia sebagai co-host collaborator.
Forum internasional bertajuk Building Cross-Sector Collaboration to End Online Animal Cruelty atau Membangun Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Hewan di Dunia Maya itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, akademisi, penegak hukum, platform digital, hingga organisasi kesejahteraan hewan.
Gubernur Bali Wayan Koster, yang diwakili Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali, Ketut Wica, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, isu perlindungan hewan dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung masyarakat Bali.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wica, Koster mengatakan bahwa semangat perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Salah satu pilar dalam konsep Sat Kerthi, yakni Jagat Kerthi, menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk hewan dan tumbuhan.
"Bagi kami di Bali, isu perlindungan hewan dan perlindungan lingkungan bukanlah sebuah konsep baru yang diadopsi dari luar, melainkan telah menjadi urat nadi kehidupan, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali sejak berabad-abad yang lalu," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali juga menyoroti tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi digital. Menurutnya, ruang siber yang seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan positif justru kerap menjadi sarana penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk konten kekerasan terhadap hewan.
Ia menilai meningkatnya penyebaran konten kekerasan terhadap hewan di media sosial tidak hanya menjadi persoalan kesejahteraan hewan, tetapi juga mencerminkan menurunnya empati dan moralitas yang perlu mendapat perhatian bersama.
"Ketika konten kekerasan terhadap hewan meningkat di platform media sosial, hal tersebut mencerminkan adanya degradasi nilai empati dan moralitas manusia yang harus segera kita tanggulangi bersama melalui kolaborasi lintas sektoral," katanya.
Karena itu, upaya perlindungan terhadap hewan dinilai sejalan dengan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
"Di Bali, kita memuliakan alam beserta seluruh isinya. Apa yang dilakukan para penggiat kesejahteraan hewan saat ini sesungguhnya merupakan bagian dari nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Bali, yakni mencintai lingkungan, sesama manusia, serta seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya," ucap Wica kepada awak media AnalisaPost, Kamis (11/6/26)
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan hewan, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki pusat pemeliharaan Anjing Kintamani yang berlokasi di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
Fasilitas tersebut direncanakan akan dikerjasamakan dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana guna mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian.
"Kami memiliki pusat pemeliharaan Anjing Kintamani di Baturiti, Tabanan. Ke depan akan kami kerja samakan dengan Universitas Udayana sehingga dapat menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa kedokteran hewan," ungkapnya.
Selain mengembangkan fasilitas tersebut, Pemprov Bali juga terus memperkuat perlindungan satwa melalui regulasi dan koordinasi lintas sektor.
Upaya itu melibatkan Dinas Pertanian yang membidangi kesehatan serta kesejahteraan hewan agar perlindungan terhadap satwa dapat berjalan secara optimal.
Menanggapi isu perdagangan daging anjing yang masih menjadi perhatian sejumlah pihak, Ketut Wica menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin terhadap praktik tersebut.
"Secara resmi kami tidak pernah mengizinkan perdagangan daging anjing. Melalui task force yang ada, kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan," tegasnya.
Ia menjelaskan, anjing memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain dipelihara sebagai hewan penjaga rumah, anjing juga dianggap sebagai bagian dari penjaga lingkungan yang keberadaannya dihargai oleh masyarakat.
"Bagi masyarakat Bali, anjing merupakan hewan yang sangat dihargai. Hampir setiap rumah memiliki anjing sebagai penjaga. Kami meyakini bahwa anjing adalah bagian dari penjaga lingkungan dan rumah-rumah di Bali," terangnya.
Terkait maraknya konten kekerasan terhadap hewan yang beredar di media sosial, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Udayana dan organisasi pemerhati kesejahteraan hewan, guna memperkuat perlindungan satwa di Bali.
"Kami ingin kesejahteraan hewan benar-benar terjaga. Apabila terdapat konten atau aktivitas yang mengarah pada kekerasan terhadap hewan, tentu akan kami telusuri lebih lanjut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Bali berharap upaya perlindungan dan kesejahteraan hewan dapat semakin diperkuat, sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung keharmonisan antara manusia, alam, dan seluruh makhluk hidup. (Dna)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar