Sekda Dewa Indra: Pemenuhan Hak Anak Jadi Fondasi Membangun SDM Berkualitas

DENPASAR - AnalisaPost | Pemenuhan hak anak menjadi salah satu landasan penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, upaya menjamin tumbuh kembang anak secara optimal perlu dilakukan bersama oleh keluarga dan pemerintah melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar (Foto : Ist)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka kegiatan bertajuk “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8/2026).

Dewa Indra mengatakan, anak memiliki posisi strategis, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam lingkungan keluarga, orang tua pada umumnya berupaya memberikan perhatian dan fasilitas terbaik agar anak dapat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, memiliki karakter, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya.

“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” ujarnya.

Menurut Dewa Indra, masih ditemukan kondisi ketika kepentingan anak terabaikan karena lebih mengutamakan kepentingan orang dewasa. Namun, ia menilai kondisi tersebut bukan gambaran umum karena sebagian besar keluarga tetap memberikan perhatian dan berusaha memenuhi kebutuhan anak.

Meski demikian, peran keluarga perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab melalui kebijakan dan program yang memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi. Hal itu penting karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan kualitas pembangunan daerah maupun bangsa pada masa mendatang.

Dewa Indra juga menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap anak dalam proses pembangunan. Anak, kata dia, tidak cukup hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan serta masa depan mereka.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” katanya.

Ia menjelaskan, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam maupun posisi geografis yang strategis tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia justru menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu daerah.

Sebaliknya, sejumlah daerah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas dapat berkembang karena memiliki SDM yang berkualitas. Menurut Dewa Indra, kualitas manusia tersebut harus dipersiapkan sejak usia dini dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM harus dimulai sejak anak-anak. Ketika hak dasar anak terpenuhi, mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dan pada akhirnya menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Bali telah masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Capaian itu diharapkan tidak sekadar menjadi predikat administratif, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, program, pelayanan publik, dan lingkungan sosial yang benar-benar mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, ruang partisipasi anak dalam pembangunan juga perlu terus diperluas agar suara dan aspirasi mereka dapat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan insight yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di Pemerintah Provinsi Bali ke depan semakin baik dan semakin mampu memenuhi hak-hak anak,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki, S.E., MIDEA, Ph.D. sebagai narasumber.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antara keluarga, pemerintah, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan. Dengan demikian, pembangunan diharapkan semakin ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi mereka.(*)