Akademisi UK Petra Soroti Lemahnya Koordinasi Rantai Pasok di Balik Antrean BBM
SURABAYA - analisapost.com| Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok nasional. Persoalan tersebut juga mencerminkan tantangan dalam pengelolaan rantai pasok, mulai dari pembagian kuota, distribusi antardepot, hingga koordinasi antarinstansi.
Dosen Program Studi Global Logistics and Supply Chain Universitas Kristen (UK) Petra, I Gede Agus Widyadana, S.T., M.Eng., Ph.D., menilai pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi BBM agar lebih adaptif terhadap perubahan permintaan masyarakat dan dinamika pasokan di setiap daerah.
Menurut Gede, klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok BBM nasional untuk 16 hingga 21 hari ke depan perlu dilihat secara lebih komprehensif. Pasalnya, ketersediaan minyak mentah secara nasional tidak serta-merta menjamin seluruh jenis BBM dapat tersedia dalam jumlah cukup di setiap wilayah.
Ia menjelaskan, rantai pasok BBM memiliki tahapan panjang, mulai dari pengadaan minyak mentah, pengolahan di kilang, penyimpanan di depot, hingga pendistribusian ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Kalau kita bicara kelangkaan, jalurnya panjang, dari hulu sampai hilir. Mulai dari pengadaan minyak mentah hingga proses distribusinya. Karena itu, ada banyak kebijakan dan strategi yang harus dipertimbangkan," jelasnya saat dikonfirmasi AnalisaPost.
Gede yang juga menjabat Ketua Program Studi Global Logistics and Supply Chain UK Petra tersebut menjelaskan, persoalan distribusi saat ini perlu dilihat berdasarkan jenis BBM yang mengalami kekurangan. Sebab, gangguan pasokan yang terjadi di sejumlah wilayah cenderung berkaitan dengan BBM bersubsidi, bukan seluruh jenis bahan bakar.
Ia menilai, perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi berpotensi memicu ketidakseimbangan persediaan apabila tidak diantisipasi pemerintah.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, dapat mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi. Pergeseran tersebut menyebabkan permintaan Pertalite meningkat, sementara permintaan BBM nonsubsidi berpotensi menurun.
Data BPH Migas mencatat konsumsi Pertalite mengalami kenaikan sebesar 12,92 persen pada Juli 2026 sebagai dampak kenaikan harga Pertamax. Menurut Gede, perubahan permintaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan alokasi dan distribusi BBM di setiap daerah.
"Pada tahap awal, perubahan pola permintaan masyarakat mungkin belum bisa langsung diketahui dan diantisipasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pola tersebut dapat diamati dan diprediksi melalui data. Jika sudah berlangsung cukup lama, seharusnya pemerintah bisa melakukan antisipasi lebih awal," ujarnya.
Menyoroti antrean BBM yang masih terjadi di Bali, Gede menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kecepatan memperoleh dan mengolah informasi distribusi. Menurutnya, kebijakan pembatasan pembelian melalui sistem ganjil-genap saja belum cukup apabila tidak disertai pengelolaan pasokan yang terintegrasi.
Ia menjelaskan, pembagian kuota BBM berdasarkan wilayah dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi. Ketika kuota di suatu wilayah habis, sementara daerah lain masih memiliki persediaan, pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk mengalihkan pasokan secara cepat.
"Misalnya, jika depot di Bali sudah kekurangan stok, sementara di Jawa Timur masih tersedia, perlu ada keputusan apakah pasokan bisa dialihkan ke Bali. Jika tidak memungkinkan, pemerintah harus melihat wilayah lain yang masih memiliki persediaan mencukupi," paparnya.
Namun, pengalihan pasokan tidak sesederhana memindahkan BBM dari satu depot ke depot lain. Ada sejumlah aspek yang harus diperhitungkan, seperti ketersediaan stok, armada pengangkut, lokasi depot, alokasi kuota, serta kebijakan yang mengatur distribusi antardaerah.
Karena itu, menurut Gede, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pengatur, Pertamina, Patra Niaga, Patra Logistik, hingga pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan distribusi.
Ia menilai, masing-masing lembaga terkadang masih berorientasi pada target dan kepentingan operasionalnya sendiri. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan sekat koordinasi atau silos yang menghambat pengambilan keputusan secara terpadu.
"Perlu ada perubahan untuk meruntuhkan sekat-sekat tersebut. Informasi harus bisa diterima dan dikomunikasikan secara cepat sehingga pihak-pihak yang terlibat mengetahui daerah mana yang mengalami kekurangan dan depot mana yang masih memiliki stok untuk segera didistribusikan," katanya.
Gede menambahkan, pemantauan distribusi bahkan perlu dilakukan secara intensif selama 24 jam ketika kondisi membutuhkan penanganan darurat. Dengan demikian, keputusan strategis, taktis, hingga operasional dapat diambil berdasarkan data yang akurat.
Gangguan BBM Berpotensi Memengaruhi Aktivitas Ekonomi
Lebih jauh, Gede mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM bersubsidi dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini karena BBM bersubsidi banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil, pengemudi transportasi daring, serta kendaraan niaga yang mendukung pergerakan barang dan jasa.
Apabila pasokan tidak segera dipulihkan, kegiatan usaha yang bergantung pada mobilitas kendaraan berpotensi terganggu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi produktivitas dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
"BBM bersubsidi digunakan oleh mereka yang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk transportasi daring dan kendaraan untuk kegiatan perdagangan. Jika bahan bakar tersebut tidak tersedia, aktivitas ekonomi juga bisa menurun," jelasnya.
Sebaliknya, pengguna BBM nonsubsidi yang memiliki alternatif pengaturan mobilitas mungkin masih dapat menyesuaikan aktivitasnya. Namun, bagi pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan operasional setiap hari, keterbatasan BBM menjadi persoalan yang lebih serius.
Terkait kondisi ketersediaan energi nasional, Gede menilai informasi mengenai stok minyak mentah yang masih mencukupi dapat menjadi indikasi bahwa persoalan saat ini lebih berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian pasokan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penilaian mengenai kondisi stok secara keseluruhan tetap memerlukan data yang akurat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi penentuan alokasi antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Kendaraan Listrik Perlu Menyasar Sektor Niaga
Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, Gede juga mendorong pengembangan kendaraan listrik, khususnya untuk kebutuhan niaga.
Ia menilai, penggunaan kendaraan listrik saat ini masih lebih banyak berkembang pada segmen konsumen menengah ke atas. Padahal, pengalihan kendaraan operasional bisnis, seperti truk dan kendaraan pengangkut barang, berpotensi memberikan kontribusi lebih besar dalam mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.
"Yang perlu didorong sebenarnya adalah penggunaan kendaraan listrik untuk sektor niaga. Pemerintah bisa memberikan insentif lebih besar kepada pelaku usaha yang menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan bisnis, termasuk truk dan kendaraan operasional lainnya," ungkapnya.
Menurut Gede, kebijakan pengurangan pajak atau insentif kendaraan listrik sebaiknya juga diarahkan kepada kendaraan niaga. Langkah tersebut dapat mendorong pelaku usaha mempertimbangkan peralihan armada operasional dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
Ia menilai, apabila didukung kebijakan yang tepat, elektrifikasi kendaraan niaga dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tekanan permintaan BBM bersubsidi.
Ketahanan Energi Tidak Cukup Diukur dari Stok Nasional
Sebelumnya, dalam pandangannya mengenai manajemen rantai pasok, Gede menekankan bahwa pengelolaan energi nasional tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan efisiensi atau lean supply chain. Dalam menghadapi perubahan permintaan dan gangguan distribusi yang cepat, pemerintah perlu menerapkan konsep agile supply chain atau rantai pasok yang lincah dan adaptif.
Pendekatan tersebut membutuhkan sistem informasi terpusat, pemantauan persediaan secara real-time, serta integrasi teknologi Internet of Things (IoT) dari hulu hingga hilir.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina perlu mengevaluasi kapasitas terminal penyimpanan, meningkatkan fleksibilitas armada transportasi, serta menyusun protokol penanganan darurat yang melibatkan koordinasi lintas lembaga secara cepat dan akuntabel.
Gede yang telah mengajar selama sekitar 30 tahun dan meraih gelar doktor dari Chung Yuan Christian University, Taiwan, itu juga mengingatkan bahwa hambatan penanganan krisis tidak selalu terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi dapat muncul akibat kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perusahaan tetap penting. Namun, regulasi juga perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak cepat ketika menghadapi perubahan kondisi di lapangan.
Dengan demikian, antrean BBM di sejumlah daerah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola rantai pasok energi nasional. Ketahanan energi, menurut Gede, tidak cukup diukur dari angka persediaan secara nasional, tetapi juga dari kemampuan mengolah data menjadi keputusan yang cepat dan tepat agar pasokan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.(Dna)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Komentar