Koster: Bali Tak Butuh Ormas Nakal Berkedok Preman

DENPASAR - analisapost.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya bersuara tegas. Di tengah meningkatnya sorotan terhadap aksi premanisme yang berlindung di balik jubah organisasi kemasyarakatan (ormas), Koster tak lagi berbicara dengan bahasa diplomatis.

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan tegas saat peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025). (Foto: Istimewa)

Ia secara lugas menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan ormas nakal yang meresahkan masyarakat dan mencoreng citra pariwisata.

Pernyataan itu disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025).

Di hadapan Kepala Kejati Bali, Bupati Badung, serta para tokoh adat, Koster menekankan pentingnya mengembalikan penyelesaian masalah ke akar budaya Bali, yakni melalui Desa Adat.

“Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Koster dengan nada tegas.

“Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak oleh perilaku liar yang berkedok organisasi,” sambungnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini, menyebut program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang layak diperluas. Bale Paruman Adhyaksa yang berbasis hukum adat dinilai mampu menjadi benteng baru dalam menekan kriminalitas sosial, tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri peresmian Bale Paruman Adhyaksa (Foto: Istimea)

“Ini bukan semata urusan hukum. Ini adalah pertaruhan masa depan Bali,” tandasnya.

Koster juga menyinggung peran penting Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu Desa Adat yang melibatkan Pecalang. Menurutnya, jika lembaga adat dan Pecalang kuat, maka Bali tak memerlukan tambahan ormas yang kerap membawa agenda tersembunyi.

Ia mengakhiri pidatonya dengan peringatan tajam namun halus. “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” pungkasnya.

Senada dengan Koster, Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana menegaskan bahwa konsep Bale Paruman bukan sekadar simbol seremonial. Ini merupakan bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang terbukti mampu menyelesaikan konflik perdata dan sosial secara damai.

“Kalau pidana tentu ada batasannya. Tapi konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus masuk penjara,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui efektivitas pendekatan ini. Menurutnya, bila berjalan optimal, sistem ini dapat mencegah potensi pelanggaran hukum sejak dini dan menekan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

“Ini cermin Bali yang beradab dan dewasa dalam menyikapi konflik,” katanya.

Lebih dari sekadar seremoni, penandatanganan prasasti Bale Paruman Adhyaksa hari itu menjadi sinyal tegas dari Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Bali: Bali bukan lahan subur bagi preman berkedok ormas.

Dengan memperkuat kearifan lokal, Bali tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga merawat martabat budayanya.(Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com