SMACC Global Summit 2026 di Bali Soroti Maraknya Konten Kekejaman Hewan di Media Sosial

BADUNG - analisapost.com | Maraknya konten kekejaman terhadap hewan yang beredar dan dimonetisasi di media sosial menjadi perhatian serius komunitas internasional.

Nicola O'Brien dari Asia for Animals Coalition (AfA)-SMACC menyampaikan paparan dalam SMACC Global Summit 2026 di Bali (Foto: Div)

Menanggapi fenomena tersebut, Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) dari Asia for Animals Coalition (AfA) bersama Sintesia Animalia Indonesia (Sintesia) menggelar SMACC Global Summit 2026 di Bali sebagai forum internasional pertama yang secara khusus membahas kejahatan terhadap hewan di ruang digital.

Mengusung tema "Building Cross-Sector Collaboration to End Online Animal Cruelty", summit berlangsung pada 11–12 Juni 2026 di Bali Rani Hotel, Bali. Forum ini mempertemukan perwakilan perusahaan teknologi, platform media sosial, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi perlindungan hewan, peneliti, hingga pakar tata kelola digital dari berbagai negara.

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Dalam sesi pleno, para ahli dari bidang sains, pemerintahan, penelitian, dan teknologi digital membahas kompleksitas kekejaman terhadap hewan secara daring, mulai dari dampak biologis dan psikologis, tantangan penegakan hukum, hingga perkembangan tren digital yang memperparah penyebaran konten tersebut.

Hadir sebagai pembicara dalam forum ini, di antaranya Dr. Drh. I Ketut Wirata, M.Si., Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian RI, Natasha Lee Yu Pheng dari World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), Engelbertus Wendratama dari PR2Media, serta Sakiko Yamazaki dari Animal Literacy Research Institute yang mengikuti sesi secara daring.

Co-CEO Asia for Animals Coalition, Sirjana Nijjar, mengatakan summit tersebut diselenggarakan untuk membahas meningkatnya penyebaran konten kekerasan terhadap hewan di berbagai platform media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Menurutnya, banyak video yang menampilkan penyiksaan terhadap hewan sengaja dibuat, direkam, lalu diunggah ke platform digital untuk mendapatkan pendapatan melalui sistem monetisasi.

"Orang-orang membuat video tersebut bukan hanya untuk melakukan kekejaman terhadap hewan, tetapi juga untuk mendapatkan uang dari konten yang mereka unggah," kata Sirjana kepada media saat di temui disela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut menjadi fokus diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform media sosial, aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah.

Menurutnya, penanganan masalah tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat kebijakan, regulasi, serta implementasi penegakan hukum.

"Kekerasan terhadap hewan di media sosial tidak bisa ditangani hanya dengan satu cara. Hukum perlindungan hewan harus diperkuat, kepolisian harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani bukti digital, dan negara harus memiliki regulasi yang lebih kuat terhadap platform media sosial. Kita harus memastikan bahwa konten kekerasan terhadap hewan tidak diberi ruang untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan," tegasnya.

Sirjana menilai dampak penyebaran konten kekerasan terhadap hewan tidak hanya dirasakan oleh hewan yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi memengaruhi masyarakat secara luas.

Ia mengajak publik untuk memahami akar persoalan di balik produksi konten tersebut, termasuk kemungkinan adanya motif ekonomi maupun faktor lain yang mendorong seseorang melakukan kekejaman terhadap hewan demi konten digital.

"Kita perlu bertanya mengapa konten seperti ini diproduksi. Apakah semata-mata karena uang, atau memang ada orang yang menikmati melihat kekejaman terhadap hewan. Sebagai masyarakat, kita harus memahami akar persoalan ini," paparnya, Kamis (11/6/26)

Menurutnya, media sosial yang dapat diakses seluruh kalangan, termasuk anak-anak, berpotensi menjadi sarana penyebaran konten yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Selain itu, adanya keuntungan finansial dapat mendorong munculnya pelaku baru.

"Ketika seseorang melihat ada pihak yang mendapatkan uang dari video kekerasan terhadap hewan, orang lain bisa terdorong untuk membuat konten yang sama. Akibatnya, praktik kekejaman terhadap hewan akan semakin meluas dan terus bertambah," tuturnya.

Co-CEO Asia for Animals Coalition, Sirjana Nijjar (kiri), bersama Chief Veterinary Officer Sintesia, Drh. Sasa Vernandes (kanan) memberikan keterangan kepada awak media (Foto: Div)

Sirjana menambahkan bahwa fenomena tersebut juga dapat berkaitan dengan persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti kondisi ekonomi, pengangguran, hingga kesehatan mental.

"Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Mungkin ada faktor pengangguran yang membuat seseorang terdorong membuat konten seperti itu, atau mungkin ada persoalan kesehatan mental yang perlu diperhatikan. Banyak aspek yang harus dikaji ketika membahas hubungan antara media sosial dan kekerasan," jelasnya.

Indonesia Jadi Sorotan

Terkait keterlibatan Indonesia dalam penyebaran konten kekerasan terhadap hewan, Sirjana mengakui sulit menentukan jumlah pasti karena konten tersebut tersebar melalui berbagai platform digital.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, banyak konten kekerasan terhadap hewan yang berasal dari Indonesia dan beredar hingga ke luar negeri, terutama Amerika Serikat.

"Sangat sulit menentukan jumlah pastinya karena konten tersebut muncul di berbagai tempat. Namun, banyak video yang kami temukan berasal dari Indonesia dan beredar hingga ke Amerika Serikat. Di antaranya adalah video penyiksaan monyet, anak anjing, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap hewan lainnya. Konten-konten tersebut kemudian diunggah secara daring dan dimonetisasi untuk mendapatkan keuntungan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut memerlukan penguatan regulasi perlindungan hewan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital.

"Jika pelakunya berhasil diidentifikasi, maka hukum terkait kekerasan terhadap hewan harus diterapkan secara tegas. Siapa pun yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap hewan harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Menurut Sirjana, salah satu tantangan utama saat ini adalah masih banyak regulasi perlindungan hewan yang belum secara spesifik mengatur kekerasan terhadap hewan yang dilakukan untuk kebutuhan konten media sosial.

"Kekerasan terhadap hewan di media sosial merupakan persoalan tersendiri karena banyak regulasi yang belum memiliki klausul khusus mengenai bentuk kejahatan tersebut. Karena itu, hukum perlindungan hewan perlu diperkuat," tegasnya.

Baca Juga: Pemprov Bali Tegaskan Komitmen Lindungi Kesejahteraan Hewan, Siap Tindak Pelaku Kekerasan Satwa

Selain itu, ia menilai aparat kepolisian perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait identifikasi, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti digital.

"Kepolisian harus mengambil tindakan. Mereka perlu mengumpulkan bukti dengan benar dan mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai cara menangani konten kekerasan terhadap hewan di media sosial, termasuk bagaimana mengamankan barang bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum," jelasnya.

Sirjana juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat terhadap platform digital. Menurutnya, perusahaan teknologi seperti YouTube, Facebook, dan TikTok memiliki sistem moderasi sendiri, tetapi tidak selalu sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum di masing-masing negara.

"Platform-platform ini sangat besar dan berpengaruh. Mereka memiliki sistem pemantauan konten sendiri, tetapi dalam banyak kasus tidak selalu mematuhi atau merespons kebutuhan hukum di suatu negara. Karena itu, pemerintah perlu memiliki regulasi yang lebih kuat dan tegas untuk memastikan konten kekerasan terhadap hewan tidak mendapat ruang di platform digital," katanya.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Sementara itu, Chief Veterinary Officer Sintesia, Drh. Sasa Vernandes, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kekerasan terhadap hewan di ruang digital membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Menurutnya, keterkaitan Indonesia dengan penyebaran konten kekejaman terhadap monyet menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan hewan, tetapi juga mengikis empati publik, menormalisasi kekerasan, serta melemahkan upaya konservasi dan perlindungan satwa liar.

"Karena itu Indonesia menjadi tempat yang penting untuk menyelenggarakan diskusi global ini. Kami berharap summit ini dapat menyampaikan pesan kuat mengenai tanggung jawab bersama antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan penuh belas kasih," ujarnya.

Program SMACC sendiri berfokus pada upaya menghentikan kekejaman terhadap hewan di dunia maya melalui riset, advokasi, pelibatan publik, serta kolaborasi dengan platform digital. Dukungan lokal diberikan oleh Sintesia yang selama ini aktif mendorong peningkatan kesejahteraan hewan melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan berbagai organisasi mitra.

Temuan Riset Ungkap Skala Masalah

Pelaksanaan summit dilatarbelakangi sejumlah temuan riset SMACC yang menunjukkan besarnya skala konten kekejaman terhadap hewan di internet.

Dalam laporan Oktober 2024 bertajuk Spot the Scam: Unmasking Fake Animal Rescues, SMACC mendokumentasikan ribuan kasus yang melibatkan video penyelamatan palsu, eksploitasi satwa liar, tayangan kekejaman untuk hiburan, hingga monetisasi penderitaan hewan melalui interaksi pengguna media sosial.

Koalisi tersebut menemukan lebih dari 1.000 tautan menuju konten penyelamatan palsu yang dikumpulkan selama enam minggu pemantauan di berbagai platform media sosial. Banyak video diketahui sengaja menempatkan hewan dalam situasi berbahaya agar pembuat konten dapat tampil sebagai penyelamat dan memperoleh tayangan, keterlibatan pengguna, pendapatan iklan, maupun donasi.

Tim investigasi juga menemukan sekitar 21 persen kreator konten penyelamatan palsu meminta donasi, sementara sebagian besar konten berbahaya direkomendasikan langsung kepada pengguna melalui algoritma platform.

Riset lainnya mengungkap pola eksploitasi terhadap primata, satwa liar eksotis, anak kucing, anak anjing, dan hewan rentan lainnya untuk tujuan hiburan dan keuntungan ekonomi. Sebagian konten tersebut bahkan telah memperoleh miliaran tayangan secara kumulatif.

Indonesia turut menjadi perhatian internasional setelah sejumlah investigasi mengungkap adanya jaringan penyiksaan monyet secara daring. Salah satunya melalui laporan BBC yang mengungkap keberadaan komunitas yang memproduksi dan menjual video kekejaman ekstrem terhadap monyet ekor panjang kepada penonton berbayar.

Menurut penyelenggara, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah dalam pemantauan digital dan penegakan hukum lintas negara, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, peneliti, dan aparat penegak hukum untuk menghentikan penyebaran konten kekerasan terhadap hewan di dunia maya. (Dna)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com